Ia berharap pembangunan Mapolda dapat direalisasikan mulai tahun depan sehingga Polda Papua Tengah memiliki kantor permanen yang memadai untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Jermias, keberadaan markas permanen tidak hanya akan mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, tetapi juga menjadi simbol nyata kehadiran negara di Provinsi Papua Tengah.

"Harapan kami, tahun depan Mako Polda Papua Tengah dapat dibangun. Itu menjadi salah satu impian kami agar memiliki kantor yang representatif sehingga masyarakat dapat melihat kehadiran Polri secara nyata di Papua Tengah," ujarnya.

Saat ini, Polda Papua Tengah masih menjalankan aktivitas perkantoran di gedung pinjam pakai milik Balai Diklat Kabupaten Nabire. Fasilitas tersebut dinilai belum mampu menampung seluruh satuan kerja karena keterbatasan ruang maupun sarana pendukung.

Melalui kunjungan kerja ini, Komisi III DPR RI kembali menegaskan komitmennya untuk mengawal penguatan kelembagaan aparat penegak hukum di Papua Tengah. Dukungan tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan anggaran, hingga percepatan pembentukan institusi penegak hukum yang selaras dengan perkembangan daerah otonom baru.