Jakarta– Proses penerbitan International Standard Book Number (ISBN) yang masih
membutuhkan waktu cukup lama menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) kepada Komisi X DPR RI. Persoalan tersebut kemudian menjadi bagian dari pendalaman Komisi X dalam kunjungan kerja spesifik ke Palembang, Kamis (20/8/26).

Dalam kunjungan tersebut, Komisi X DPR RI memperoleh penjelasan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) mengenai salah satu penyebab lamanya proses penerbitan ISBN. Tingginya jumlah permohonan disebut menyebabkan antrean penerbitan ISBN semakin panjang.

Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mengatakan, kondisi tersebut perlu direspons dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Perpusnas.

“Setelah mendengarkan penjelasan dari Perpustakaan Nasional, salah satu persoalannya memang karena antrean permohonan yang panjang. Konsekuensi logisnya adalah Perpustakaan Nasional perlu menambah sumber daya manusia, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas,” ujar Ferdiansyah dalam kunjungan tersebut.

Meski telah mendapatkan penjelasan dari Perpusnas, Ferdiansyah menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan IKAPI tetap menjadi perhatian Komisi X DPR RI. Persoalan pelayanan ISBN menjadi bagian dari pembahasan yang lebih luas terkait sektor perpustakaan, penerbitan, hingga pendidikan tinggi.

Menurutnya, ISBN memiliki peranan penting dalam menopang ekosistem penerbitan dan distribusi buku di Indonesia. Tingginya permintaan ISBN juga menunjukkan besarnya aktivitas penerbitan yang harus diimbangi dengan kapasitas pelayanan yang memadai.

Karena itu, penguatan sumber daya manusia dinilai menjadi salah satu langkah yang perlu dipertimbangkan. Peningkatan kapasitas tersebut diharapkan dapat membuat proses administrasi dan verifikasi berjalan lebih optimal sehingga penerbit maupun penulis memperoleh kepastian layanan dan proses penerbitan buku tidak mengalami hambatan.

Selain menyoroti persoalan penerbitan ISBN, Komisi X DPR RI juga mendalami sejumlah masukan dari kalangan perguruan tinggi mengenai sistem publikasi akademik, khususnya yang berkaitan dengan jurnal ilmiah dan penulisan buku.

Isu tersebut dinilai penting karena tidak hanya berkaitan dengan produktivitas karya akademik, tetapi juga upaya meningkatkan jumlah serta keragaman bahan bacaan yang tersedia di Indonesia.

Ferdiansyah mengungkapkan, sejumlah masukan dari dosen dan lembaga perguruan tinggi membuka gagasan mengenai kemungkinan memberikan ruang pilihan yang lebih luas bagi sivitas akademika dalam menghasilkan karya ilmiah.

Salah satu alternatif yang muncul adalah memberikan kesempatan untuk menghasilkan buku sebagai bentuk karya akademik, dengan tetap berpedoman pada standar dan ketentuan yang berlaku.

“Kami mendapatkan masukan yang cukup menarik dari perguruan tinggi mengenai jurnal dan penulisan buku. Ini perlu didiskusikan lebih mendalam. Ke depan, apakah memungkinkan ada pilihan? Misalnya, dalam konteks tertentu, ketika seseorang tidak menghasilkan jurnal, terdapat alternatif untuk menghasilkan buku,” ungkapnya.

Ia menegaskan, gagasan tersebut bukan berarti mengurangi pentingnya publikasi jurnal ilmiah. Jurnal tetap memiliki posisi strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pertukaran gagasan di lingkungan akademik.

Namun demikian, Ferdiansyah menilai kebijakan publikasi akademik perlu dikaji secara menyeluruh agar mampu mendorong lahirnya lebih banyak karya dalam bentuk buku