kabargolkar.com, JAKARTA - Kuota haji musim 2020 telah ditetapkan sebanyak 221 ribu jamaah. Jumlahnya berkurang dibandingkan tahun lalu yang mencapai 231 ribu jamaah. Oleh karena itu, Panitia Kerja (Panja) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), Ace Hasan Syadzily mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan pendekatan diplomatik terhadap pemerintah Arab Saudi, agar setidaknya kuota haji tetap seperti 2019 lalu.
"Saya kira Pemerintah Indonesia harus melakukan pendekatan diplomatik kepada Kerajaan Arab Saudi agar kuoto haji Indonesia setidaknya tetap seperti tahun 2019 yang lalu, sebanyak 231.000. Berarti berkurang menjadi 10.000 dibandingkan tahun sebelumnya," ujar Politikus Partai Golkar, saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (23/1).
Ace mengatakan, memang Kementerian Agama RI (Kemenag) dan Kementerian Urusan Haji Arab Saudi telah menandatangani MoU soal kuota haji Indonesia. Namun ia menegaskan bahwa pengurangan ini dalam pandangannya bukanlah karena pelayanan. Karena jika dilihat dari pelayanan yang diberikan, terutama yang dirasakan jamaah haji Indonesia tahun 2019 yang lalu. Menurut, kata Ace survei BPS terjadi peningkatan walaupun tidak signifikan.
"Kami, Komisi VIII DPR RI, akan menyampaikan kepada Menteri Urusan Haji Arab Saudi siang ini tentang permintaan penambahan kuota ini. Sebelumnya, MPR RI telah bertemu dengan Raja Salman untuk hal yang sama," tutur yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI tersebut.
Lebih lanjut, Ace menjelaskan, yang jelas bagi Komisi VIII DPR RI jika dilihat dari persiapan jemaah haji Indonesia untuk tahun 2020 ini, Kemenag dinilai sangat siap memberikan pelayanan berapapun kuota yang diberikan kepada Indonesia. Panja BPIH, telah mempersiapkan desain pembiayaan dengan dua kemungkinan.
"Kami sekarang ini sedang di Arab Saudi dalam rangka memastikan beberapa komponen biaya haji yang akan ditetapkan dalam BPIH tahun 2020. Kami rapat dengan duta besar Republik Indonesia di sini, salah satu yang dibahas yaitu soal kuota haji untuk Indonesia," katanya. [republika]