kabargolkar.com, JAKARTA - Target PLN membangunan pembangkit listrik 35.000 MW ternyata tak semuanya mulus. Bahkan ada pembangunan 6000 MW yang disinyalir tak berjalan sesuai rencana, alias mandeg. “Saya minta PLN buka-bukaan saja dan jangan ditutupi soal pembangunan pembangkit 6000 MW. karena sampai hari ini tidak ada progress,” kata anggota Komisi VI DPR Mukhtarudin dalam Raker dengan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Senin (3/2/2020).

Lebih jauh kata anggota Fraksi Partai Golkar, dengan keterbukaan soal masalah pembangkit 6000 MW, DPR berupaya membantu mencarikan solusinya. “Kita tidak ingin ada persoalan dikemudian hari. Jangan sampai kekurangan listrik dari pembangkit milik PLN (yang mangkrak 6000 MW) ditutupi oleh IPP swasta,” tambahnya.

Pihaknya, kata Mukhtarudin, ingin bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut antara pemerintah dan DPR.

Sementara itu, lanjut Mukhtarudin, supply listrik di Kalimantan Tengah mengalami defisit, alias kekurangan. Kadang listrik di Kalimantan byar pet. “Berbeda dengan Jawa yang mengalami surplus sampai 3000 MW. Nah, kelebihan ini mau dijual ke mana?,” terangnya sambil bertanya.

Dia mengkritik PLN kurang memiliki perencanaan yang matang. Disatu sisi ada yang kurang, sementara daerah lainnya surplus.

Berdasarkan data PLN, hingga Oktober 2019, Realisasi megaproyek 35.000 MW belum bertambah signifikan padahal sejumlah pembangkit besar yang masuk dalam proyek tersebut telah rampung.

Pembangkit yang masuk dalam megaproyek tersebut, baru sebanyak 11% atau sekitar 3.946 MW pembangkit yang beroperasi komersial (commercial operation date/COD).

Sisanya, sebanyak 65 persen atau 23.129,8 MW masih melakukan konstruksi, 20 persen atau 6.877,6 MW masih melakukan penyelesaian pendanaan (finnacial closing), 2% atau 829 MW sedang pengadaan, dan 2% atau 734 MW sedang tahap perencanaan.

Dari catatan, dua pembangkit besar yang seharusnya masuk pada sistem kelistrikan di Indonesia adalah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Jawa-7 dan PLTU Jawa-8 yang masing-masing berkapasitas 1.000 MW. Kedua proyek tersebut telah selesai melakukan konstruksi tetapi hingga saat ini belum juga COD dan masuk ke dalam sistem kelistrikan.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan realisasi pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai dengan target awal saat megaproyek ini dicanangkan menjadi salah satu batu sandungan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai target ini juga diikuti dengan pertumbuhan konsumsi listrik yang rendah. (*)