Kabar NasionalKabar DaerahKabar ParlemenKabar Karya KekaryaanKabar Sayap GolkarKagol TVKabar PilkadaOpiniKabar KaderKabar KabarKabar KabinetKabar UKMKabar DPPPojok Kagol Kabar Photo
KABAR KADER
Share :
Azis Syamsuddin: Hukum Harus Jamin Kesetaraan Hak, Karena Setiap Hukum yang Dibuat Selalu Ada Celah
  Atop   20 Februari 2020
Azis Syamsudin Wakil Ketua DPR-RI

KabarGOLKAR.Com- Menurut filsuf terkemuka dari Yunani, Plato, mengatakan bahwa hukum adalah pemikiran yang beralasan (logismos) yang terkandung dalam dekrit negara (Undang-Undang)

Plato juga menolak pandangan bahwa otoritas hukum bersandar pada kehendak semata-mata kekuasaan yang memerintah.

Oleh sebab itu, Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsudin menegaskan, peraturan hukum harus mampu menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dan setara terhadap perlindungan hukum.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman resmi DPR RI, menurutnya, sebagus apapun peraturan hukum dibuat, jika tidak dilakukan dan diperkuat dengan aturan dan mekanisme yang ada, maka peraturan hukum tidak dapat berjalan dengan baik.

“Karena setiap hukum yang dibentuk pasti akan ada celah. Nah celahnya itu di mana tergantung daripada pihak yang membuatnya itu sendiri,” ungkap Azis.

Hal itu disampaikannya ketika menjadi pembicara dalam acara Rapat Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Rapimnas Permahi) 2020 di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa, 18 Februari 2020.

Ia juga meminta kepada seluruh jajaran Permahi untuk berkontribusi pada pembahasan regulasi.

“Kepada adik-adik Permahi, kami (DPR dan Pemerintah) berharap untuk bisa memberikan masukan-masukan yang sudah disertai data. Karena kami akan sungguh-sungguh memperjuangkannya, apabila terdapat oknum-oknum yang memang melakukan hal-hal di luar kewajaran dalam penegakan hukum," tegas Azis.

Sosialisasi RUU itu juga akan dilakukan ke seluruh perguruan tinggi negeri se-Indonesia, agar bisa menyamakan perspektif antara pemerintah dan masyarakat.***

Melalui Permahi 2020 juga Azis berharap dapat menarik kesimpulan dan kesempatan dengan tujuan bersama, agar penegakan hukum dapat sesuai dengan lingkungan masyarakat di Indonesia.

Tidak hanya itu, ia juga mengharapkan agar penegakan hukum dapat menyentuh rasa keadilan di seluruh lapisan masyarakat.

“Kita terus membuka ruang dengan melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan tujuan kami dapat menerima masukan-masukan serta kritikan dari masyarakat juga mahasiswa,” tutupnya.

Diketahui bahwa tahun 2020 ini, DPR RI memiliki 248 Rancangan Undang-Undang (RUU) dan 50 RUU Prioritas Tahun 2020 yang akan dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Sosialisasi RUU itu juga akan dilakukan ke seluruh perguruan tinggi negeri se-Indonesia, agar bisa menyamakan perspektif antara pemerintah dan masyarakat. (Pikiran Rakyat)

Kabar Golkar adalah media resmi Internal Partai Golkar. kami memberikan layanan media online, media monitoring dan kampanye digital politik untuk Partai Golkar dan seluruh kadernya.
About Us - Advertise - Policy - Pedoman Media Cyber - Contact Us - Kabar dari Kader
©2023 Kabar Golkar. All Rights Reserved.