DPR dan Pemerintah Bahas Opsi Bebaskan Tagihan Listrik Pelanggan 450 VA

Nyoman Suardhika 30 Maret 2020

Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto (kiri) disaksikan Wakil Ketua Komisi XI Eriko Sotarduga. Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Kabargolkar.com - Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto menjelaskan sejumlah strategi
penguatan ekonomi yang tengah disipakan pemerintah dalam menghadapi penyebaran virus corona di Indonesia. Dito menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani telah berkonsultasi dengan pihaknya untuk menemukan sejumlah starategi.

Dito menyebut rencananya pemerintah menaikkan anggaran untuk program keluarganya harapan (PKH) menjadi 20 juta penerima. Selain itu, DPR dan pemerintah membahas opsi membebaskan tagihan listrik dengan daya hingga 450 volt ampere (VA) selama 6 bulan. Sementara, daya 450-900 VA akan mendapat diskon hingga 65 persen

"Listrik yang untuk 450 volt ampere itu akan dibebaskan untuk 6 bulan kemudian 450 sampai 900 volt ampare akan diberikan diskon 65 persen. Meskipun ini belum (final), cuma saya konsultasi terus ini kita usulkan juga saling berkonsultasilah antara pemerintah maupun kita yang mengusulkan," Ujar Wakil Rakyat Dapil XIII Jawa Tengah, Senin (30/3).

Selain itu, kata dia, DPR mengusulkan agar pemerintah menaikkan dua kali lipat penerima kartu pra kerja dengan anggaran Rp 20 triliun. Politikus Golkar itu juga meminta masyarakat tak perlu khawatir apabila pemerintah memberlakukan kebijalan karantina wilayah.

Sebab, kata dia, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 25 triliun untuk menjamin stok logistik bahan pokok aman selama karantina berlangsung.

"Masyarakat jangan panik kalau misalnya terjadi karantina lokal itu logistik bahan pokok sudah ditambahkan pemerintah memberikan anggaran cukup besar Rp 25 trilun kira-kira, yang kita usulkan Rp 25 trilun. Stok logistik itu akan terjangkaulah jangan sampai terjadi kaya di India enggak bener itu," ucap dia.

Dia juga menyebut pemerintah juga akan merealokasikan anggaran untuk menjamin dokter hingga para media yang bertugas. Tak hanya itu, pihaknya mengusulkan agar pemerintah memiliki cadangan dana bantuan sosial (bansos).

"Kesehatan ini ada anggaran cukup besar triliunan untuk dokter para medis kemudian asuransi kesehatan, asuransi kematian termasuk BPJS, APD segala macam itu ada. Kemudian bansos kita minta dicadangkan sekitar Rp 29 triliun," kata dia.

Untuk itu, Dito mengatakan pihaknya sedang menanti rancangan Perppu yang diajukan Sri Mulyani untuk pelebaran defisit anggaran 2020 dalam rentang 3-5 persen terhadap PDB. Setelah diterima, ia menyebut akan langsung membahas bersama Sri Mulyani.