Jakarta – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. H.
Wihaji, S.Ag., M.Pd., mengajak kader muda Partai Golkar untuk memaknai politik sebagai sarana menghadirkan solusi bagi masyarakat, bukan semata-mata arena perebutan kekuasaan atau aktivitas yang hanya ramai menjelang pemilihan umum. Menurutnya, politik harus mampu memberikan manfaat konkret melalui pembangunan keluarga sebagai fondasi pembangunan nasional.

Pandangan tersebut disampaikan Wihaji saat menjadi pembicara pada Stadium Generale hari kedua Diklat Kader Muda Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG) Gelombang III yang berlangsung di Jakarta, Jumat (10/7/26). Kegiatan yang dipandu Sekretaris Jenderal PP AMPG, Ubaydillah, itu diikuti sekitar 250 kader muda yang berasal dari 38 provinsi di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Wihaji memperkenalkan konsep politik benefisial, yakni pendekatan politik yang berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Ia menilai praktik politik tidak cukup hanya diwarnai janji, pencitraan, maupun kegiatan seremonial, tetapi harus mampu menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan secara langsung.

“Politik tidak boleh berhenti di baliho dan bagi-bagi sembako. Politik harus hadir di meja makan keluarga. Politik benefisial adalah politik yang hasilnya bisa diukur, stunting turun, Indeks Pembangunan Manusia meningkat, dan keluarga menjadi lebih tangguh,” ujar Wihaji.

Ia menjelaskan, Indonesia memerlukan paradigma politik yang lebih substantif untuk menghadapi bonus demografi 2045. Menurutnya, orientasi politik yang hanya mengejar kemenangan elektoral tidak akan cukup menjawab berbagai tantangan pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, peningkatan kualitas pendidikan, hingga penguatan sumber daya manusia.

Karena itu, Wihaji mengingatkan para kader muda agar terus hadir di tengah masyarakat dan menjadi bagian dari solusi atas persoalan yang dihadapi warga, bukan hanya aktif menjelang kontestasi politik.

“Jangan menjadi politisi lima tahunan. Jadilah problem solver harian. Masyarakat akan lebih mengingat siapa yang membantu menyelesaikan persoalan mereka daripada siapa yang paling banyak memasang baliho,” tegasnya.

Dalam pemaparannya, Wihaji menguraikan lima prinsip yang menjadi fondasi politik benefisial. Pertama, kebijakan harus bertumpu pada data keluarga berbasis by name by address sehingga intervensi pemerintah lebih tepat sasaran. Kedua, keberhasilan politik harus diukur melalui dampak nyata yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar besarnya anggaran maupun jumlah program yang dijalankan.

Prinsip ketiga adalah memperkuat kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, akademisi, hingga kader di tingkat desa dan lingkungan. Keempat, pembangunan sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama karena keluarga yang berkualitas akan melahirkan generasi yang mampu membawa Indonesia menuju negara maju. Sementara prinsip kelima menekankan pentingnya perpaduan pendekatan teknokratik dan empatik, yakni kebijakan yang berbasis data dan ilmu pengetahuan sekaligus diimplementasikan melalui kehadiran langsung di tengah masyarakat.

Menutup paparannya, Wihaji menyampaikan tiga misi yang diharapkan dapat dijalankan kader muda PP AMPG. Ia mengajak setiap kader memiliki desa binaan dengan mendampingi keluarga yang berisiko stunting hingga mampu mandiri