Kabargolkar.com - Partai Golkar kini berusia 57 tahun sebagai mitra pemerintah dalam
membangun peradaban bangsa. Di Kabupaten Blitar, peran Partai Golkar juga tak sederhana, utamanya dalam bidang sosial, kesehatan, serta pelayanan dasar masyarakat lainnya.

Partai berlambang pohon beringin ini paham ada banyak pekerjaan rumah yang harus diperhatikan di Bumi Penataran. Perlahan namun pasti, satu persatu persoalan dikawal dan diselesaikan bersama dengan pemerintah daerah dan rekan partai lainnya.

“Partai Golkar bukan oposisi, tapi kami juga berkewajiban mengawal kebijakan yang sesuai dengan kepentingan rakyat,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Blitar Suswati, dikutip Rabu (20/10/2021).

Pengalaman serta debut partai ini tidak lagi diragukan. Pasang surut kejayaan juga sudah dijalani sebagai bagian dinamika politik. Namun, partai yang sekarang dinakhodai Airlangga Hartanto ini tetap berdiri kokoh sebagai salah satu pilar demokrasi.

“Saya masih ingat bagaimana perjuangan membangun Golkar di Blitar. Sampai akhirnya DPD Partai Golkar Kabupaten Blitar bisa berdiri sendiri dan mampu mewarnai panggung politik di Bumi Penataran,” ungkapnya.

Tarik ulur kepentingan menjadi pemandangan yang biasa selama menjadi bagian penyelenggara pemerintahan. Partai Golkar juga terus berjuang mengupayakan agar ide dan gagasan masuk dalam sekala prioritas kebijakan daerah. 

Perempuan berkerudung ini mencontohkan, sekitar 2013 silam masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan maksimal dari pemerintah, khususnya di wilayah selatan. Seperti, pelayanan listrik di Desa Bululawang, Kecamatan Bakung. Kala itu, Partai Golkar berjuang untuk percepatan pemenuhan pelayanan tersebut.

“Akhirnya listrik masuk. Ini berhasil tentunya berkat komitmen bersama dengan rekan partai dan pemerintah daerah,” ujar perempuan yang pernah menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar ini.

Karakter perbukitan yang menjadi ciri khas daerah ini (Kabupaten Blitar, Red) juga memjadi kendala dalam banyak hal. Misalnya pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah terpencil. Akses sulit dan belum tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai juga sempat menjadi persoalan.

“Itu sekitar 2014 lalu, angka kematian ibu dan bayi cukup tinggi, ternyata karena keterlambatan pelayanan,” bebernya.

Sebagai seorang perempuan, Suswati paham bagaimana kondisi tersebut. Keberadaan tenaga kesehatan masih cukup terbatas. Pemerintah harus hadir untuk memastikan pelayanan tersebut bisa dinikmati oleh masyarakat.

“Alhamdulillah, pemerintah juga memiliki semangat yang sama. Sehingga dialokasikan anggaran untuk nakes yang mengabdi di wilayah ini,” syukurnya.

Satu masalah selesai, muncul masalah baru. Begitu juga kebijakan untuk nakes di wilayah terpencil ini. Keberadaan bidan ini ternyata mempngaruhi pendapatan sebagaian masyarakat yang selama ini membantu proses persalinan di desa. Untungnya dengan komunikasi yang baik persoalan ini bisa diselesaikan.

“Jadi kami kumpulkan, kami bagi tugas mereka. Bidan hanya membantu proses persalinan, selebihnya bisa memanfaatkan jasa pelayanan yang selama ini sudah digunakan masyarakat,” terangnya.

Dewan empat periode ini tidak memungkiri, tren perolehan suara partainya menunjukkan grafik menurun. Ini juga menjadi tantangan pribadinya, karena menjadi pimpinan partai di daerah. 

Menurut dia, membangun kepercayaan masyarakat menjadi salah satu dasar untuk mengembalikan kejayaan. Namun hal ini tidaklah mudah terlebih di masa pandemi korona