Kabargolkar.com - Partai Golkar Banten mengaku cukup kesulitan mendorong kader perempuan untuk bisa maju pada kontestasi pemilihan umum. Hal itu lantaran ada sejumlah pertimbangan dari kader perempuan yang akan maju di kontestasi politik. 

Sekretaris DPD Partai Golkar Banten Bahrul Ulum menuturkan,  pihaknya tak pernah kekurangan kader potensial untuk maju dalam kontestasi politik.

“Dalam setiap momentum, Golkar memang selalu surplus kader. Ini menandakan bahwa pengkaderan di Partai Golkar ini memang berjalan dengan baik,” ujar Bahrul belum lama ini. 

Namun surplus kader potensial itu menurut dia, masih tetap memiliki catatan. Salah satunya berkaitan dengan bakal calon anggota legislatif untuk memenuhi keterwakilan perempuan di parlemen. 

“Sebenarnya secara kuantitas, itu sudah memenuhi 30 persen. Tapi biasanya ketika ditugaskan partai untuk nyaleg, perempuan itu ada banyak pertimbangan. Salah satunya harus izin suami. Itu yang paling penting,” ungkapnya.

Menurutnya, izin suami menjadi pertimbangan paling besar dalam persoalan pencalonan kader perempuan Partai Golkar. Sebenarnya, diutarakan dia, banyak kader perempuan yang siap untuk mencalonkan diri namun tidak mendapatkan izin dari suami.

“Sehingga kadang tidak sedikit, si kader perempuannya siap, tapi tidak diizinkan oleh suaminya. Tentu kami tidak mau menjadi partai yang durhaka, mengajarkan seorang istri untuk durhaka dengan suaminya,” ucapnya.

Meski demikian, dia menegaskan, pihaknya sangat mendorong keterwakilan perempuan dalam dunia politik. Hal ini dibuktikan dengan diisinya posisi ketua DPD kabupaten/kota oleh sosok perempuan, salah satunya di Kota Serang.

“Wong ketua Golkarnya aja perempuan, masa diragukan untuk persoalan kader perempuan di Kota Serang,” tukasnya. 

Disisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Serang ini mengklaim, surplus kader potensial menjadi poin penting yang membuat suara Golkar terus mengungguli partai-partai lainnya dalam kontestasi politik.

“Nah untuk menarik kader-kader yang lain, maka penugasan yang diberikan oleh DPD Partai Golkar di tingkatan masing-masing kepada fungsionaris, harus benar-benar turun ke masyarakat. Hal itu untuk menarik simpati masyarakat, agar nantinya memilih Partai Golkar,” pungkasnya.