29 September 2020
Menko Airlangga Sebut Korban PHK dan Pekerja Dirumahkan Akan Masuk Program Kartu Prekerja Bertahap
  Bambang Soetiono
  02 Mei 2020
  • Share :
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Foto: kompas.com/Kristianto Purnomo)

kabargolkar.com, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan akan diprioritaskan dalam program Kartu Prakerja.

Kendati demikian Airlangga menuturkan para pekerja tersebut tidak akan dimasukkan secara sekaligus. Nantinya mereka yang terkena PHK dan dirumahkan di masa pandemi Covid-19 akan dimasukan secara bertahap.

Pernyataan ini disampaikan Airlangga saat memberikan keterangan pers setelah rapat terbatas (Ratas) dengan topik "Mitigasi Dampak Covid-19 terhadap Sektor Ketenagakerjaan" pada Kamis (30/4/2020).

"Mereka yang terkena PHK dan dirumahkan ini akan dimasukkan ke dalam program Kartu Prakerja secara bertahap dan bergelombang dalam 4-5 minggu ke depan," kata Airlangga yang dikutip dari Kompas.com.

Sementara itu, dikutip dari Setkab.go.id, Airlangga mengungkapkan terdapat 1,7 tenaga kerja yang terdampak akibat pandemi Covid-19 ini. Hingga saat ini kata Airlangga total jumlah tenaga kerja yang dirumahkan sebanyak 1,4 juta dan sekira 375 ribu pekerja terkena PHK selama pandemi Covid-19 di Indonesia.

Jumlah tersebut masih ditambah dengan 314.833 orang pekerja sektor informal yang juga terdampak akibat penyebaran virus tersebut. "Data ini adalah data yang telah dipusatkan oleh Kementerian Tenaga Kerja, diverifikasi dan ini berbasis kepada selain daripada Kementerian Tenaga Kerja juga terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Adapun sampai saat ini, terdapat sekitar 9 juta orang telah mendaftar program Kartu Prakerja. Airlangga menyebut dari gelombang I dan gelombang II sebanyak 456.000 orang telah mendapatkan saldo dari program tersebut.

Ia melanjutkan pendaftar Kartu Prakerja didominasi mereka yang berasal dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Selatan

“Dari pengguna kartu itu 18 persen memilih mengambil fasilitasnya dalam bentuk cash melalui perbankan, yaitu BNI, sisanya 72 persen melalui e-wallet atau e-money,” ungkap Airlangga.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada jajarannya untuk memprioritaskan pekerja yang dirumahkan atau PHK dalam penerima manfaat Kartu Prakerja.

"Bagi pekerja yang dirumahkan atau PHK saya minta diberikan prioritas untuk mendapatkan Kartu Prakerja," jelasnya yang dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (1/5/2020).

Lebih lanjut Kepala Negara ini menyebut skala prioritas harus diberlakukan karena pendaftar Kartu Prakerja jauh lebih besar daripada kuota yang telah disiapkan pemerintah.

Menurut penuturannya, hingga saat ini sudah sebanyak 8,4 juta orang yang mendaftar dalam program Kartu Prakerja. Padahal kata Jokowi, hanya 5,6 juta orang yang akan menerima kartu Prakerja. "Informasi terakhir yang saya terima yang mendaftar Kartu Prakerja sudah 8,4 juta, padahal jatahnya hanya 5,6 juta," sambungnya.

"Sehingga sekali lagi untuk korban PHK agar diberikan prioritas," tegas Jokowi.

Mitigasi Dampak Covid-19, Jokowi Minta Pekerja Informal Masuk Program Jaring Pengaman Sosial 

Jokowi meminta kepada jajarannya agar pekerja sektor informal masuk dalam program jaring pengaman sosial. Hal ini penting dilakukan untuk menekan dampak Covid-19 pada para pekerja. "Sementara untuk pekerja informal saya minta untuk dimasukan dalam program jaring pengaman sosial," ujar Jokowi.

Menurut data yang diterima, Jokowi mengungkapkan terdapat 126,5 juta pekerja di Indonesia dengan 70,5 juta di antaranya bekerja disektor informal. Kepala Negara juga menginstruksikan agar pekerja informal yang masuk kategori miskin dan kelompok rentan miskin dipastikan mendapat bantuan sosial.

"Bagi pekerja yang masuk dalam kategori miskin dan kelompok rentan miskin, pastikan mereka dapat bantuan sosial baik dari pemerintah pusat maupun daerah," jelasnya.

Tak hanya sektor informal, dalam Ratas tersebut, Jokowi juga meminta jajarannya untuk dapat meringankan pekerja formal. Ia juga mengimbau supaya skema program bantuan untuk pekerja sektor formal dipastikan berjalan. Diketahui pekerja formal di Indonesia sebanyak 56 juta orang.

"Untuk pekerja di sektor formal yang jumlah pekerjanya ada 56 juta, saya juga minta dipastikan skema program yang meringankan beban mereka," tegasnya.

"Insentif pajak sudah, kemudian relaksasi pembayaran iuaran BPJS, keringanan dalam pembayaran kredit atau pinjaman, saya kira ini sebuah skema yang baik," kata Jokowi.

"Tetapi sekali lagi tolong diikuti agar pelaksanaannya betul-betul dapat tepat sasaran," ungkapnya.

Sementara itu, dalam pandemi Covid-19 ini, Jokowi juga menunjukkan perhatiannya kepada pekerja migran baik yang sudah pulang ke Indonesia mapupun yang masih berada di luar negeri.

Ia menginstruksikan kepada jajarannya untuk selalu memberikan perlindungan kepada pekerja migran. "Berikan perlindungan kepada para pekerja migran kita, baik yang sudah kembali di tanah air, maupun yang masih di luar negeri," tegasnya.

"Sehingga mereka benar-benar pada posisi yang tetap terlindungi," ujarnya.

Dalam Ratas tersebut, Jokowi mengaku pemerintah telah mengirimkan bantuan untuk para pekerja migran yang berada di luar negeri pada masa pandemi ini. Satu di antaranya yakni para pekerja migran di yang berada di Malaysia. "Kita juga telah mengirimkan paket-paket sembako untuk para pekerja migran kita di Malaysia, dan saya minta ini agar terus dilakukan," ungkapnya.

Komentar
Tulis Komentar
Kode Acak
Menyajikan berita terhangat dan terpercaya langsung melalui handphone anda
© 2020 Kabar Golkar. All Rights Reserved.