Pada aspek pemberdayaan ekonomi, program Desa Migran Emas kini telah menjangkau sekitar 669 desa di berbagai wilayah Indonesia. Program ini berfokus pada peningkatan literasi keuangan bagi pekerja migran dan keluarganya agar remitansi yang diperoleh dapat dimanfaatkan sebagai investasi produktif.
Bagi purnapekerja migran, pemerintah juga menggandeng Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan dalam penyediaan pelatihan kewirausahaan berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Mukhtarudin memaparkan program Quick Win SMK Global yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Program tersebut mengusung konsep “latih, kompeten, dan tempatkan” dengan sasaran lulusan SMK maupun masyarakat umum yang ingin meningkatkan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja internasional.
"Target awal 2026 diproyeksikan mencapai 80.000 peserta. Eksekusinya akan terus disesuaikan dengan kesiapan anggaran pemerintah," papar Mukhtaruddin.
Ia berharap Bappenas dapat memberikan dukungan dari sisi perencanaan strategis dan penganggaran guna memperkuat implementasi berbagai program yang tengah dijalankan. Dengan dukungan tersebut, Kementerian P2MI diharapkan mampu berperan sebagai sektor utama yang tidak hanya melindungi pekerja migran, tetapi juga berkontribusi terhadap penurunan angka pengangguran nasional.
Bappenas Apresiasi Grand Design Kementerian P2MI
Menanggapi paparan tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan apresiasi terhadap rancangan besar dan peta jalan yang telah disusun Kementerian P2MI.
Menurutnya, berbagai program yang dirancang telah menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia calon pekerja migran Indonesia.
Rachmat menilai bahwa penguatan pelindungan PMI sejak pra-penempatan, selama bekerja di luar negeri, hingga pasca-penempatan merupakan langkah yang tepat dan sejalan dengan amanat konstitusi.
"Apa yang dipaparkan Pak Mukhtarudin ini sejalan dengan Pembukaan UUD 1945. Kita harus ingat bahwa setiap warga negara yang berada di luar negeri adalah duta Indonesia,”* kata Rachmat.
Ia menambahkan bahwa setiap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri membawa citra bangsa dan negara di mata dunia. Oleh karena itu, kualitas perlindungan dan pembekalan kompetensi menjadi aspek yang sangat penting.
"Oleh karena itu, pekerja migran bukan hanya harus dilindungi, tetapi penampilan dan kapasitas mereka juga harus mencerminkan kualitas terbaik orang Indonesia,"* imbuh Rachmat.
Komitmen Dukungan Penuh dari Bappenas
Menutup pertemuan tersebut, Rachmat menyatakan kesiapan Bappenas untuk memperkuat kolaborasi dengan Kementerian P2MI, baik dari sisi perencanaan pembangunan maupun dukungan penganggaran nasional.
Menurutnya, berbagai program yang telah berjalan, mulai dari Migrant Center, integrasi pendidikan vokasi, hingga Quick Win SMK Global, memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dijalankan secara konsisten dan terintegrasi.
“Kami dari Bappenas, dalam rangka kerja sama yang lebih baik lagi, pada prinsipnya pasti akan membantu,” ujar Rachmat.
Ia menegaskan bahwa salah satu tugas utama Bappenas adalah mendukung kementerian dan lembaga agar program pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami percaya bahwa perencanaan yang baik, jika dieksekusi dengan baik, maka manfaatnya akan dirasakan dengan baik pula oleh seluruh masyarakat," ungkapnya.