yang telah dibuat oleh lembaga pusat sains dan iptek di daerah sehingga masyarakat tidak kehilangan wadah untuk mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan melakukan berbagai macam eksperimen ilmiah; c. Meminta Komisi X DPR mendorong Kemenristekdikti bersama LIPI, dan Pemda untuk melakukan pembaruan konsep dan perbaikan pusat-pusat iptek, guna meningkatkan minat masyarakat untuk mengenal dan mempelajari iptek. 3. Terkait habisnya stok blangko e-KTP di beberapa daerah seperti di Kabupaten Brebes dan Kota Tasikmalaya, Ketua DPR: a. Meminta Komisi II DPR mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera mengirimkan blanko e-KTP yang kehabisan stok sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut, guna mempercepat proses perekaman data kependudukan masyarakat, mengingat e-KTP menjadi salah satu syarat dalam pemilihan suara pada Pilkada Serentak yang segera akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018; b. Meminta Komisi II DPR mendorong Kemendagri untuk memastikan fasilitas perekaman data kependudukan lainnya seperti alat perekam dan tinta untuk cetak e-KTP di setiap daerah di Indonesia, tersedia dan dapat berfungsi dengan baik; c. Meminta Komisi II DPR mendorong Kementerian Dalam Negeri (Pemerintah Daerah/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) serta Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk membuat terobosan dan solusi berupa surat keterangan kependudukan dari Disdukcapil sebagai antisipasi jika sampai waktu Pilkada Serentak 2018, blanko e-KTP belum tersedia, agar rakyat dapat memilih untuk melaksanakan hak politiknya. d. Meminta Komisi II DPR mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk melakukan sosialisasi kepada Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan saksi-saksi yang telah didaftarkan, agar masyarakat yang memiliki surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dapat menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS). (Bamsoet)