Respon Ketua DPR RI Atas Isu-isu Aktual, Jumat (07/09/18) 1. Terkait 4.053
desa di 111 kabupaten/kota dalam 11 provinsi Indonesia yang selalu mengalami kekeringan setiap tahunnya saat musim kemarau (Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB), Ketua DPR: a. Mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera melakukan langkah antisipatif dalam menghadapi masalah kekeringan tersebut, seperti memberikan suplai air bersih secara gratis, pengadaan tandon air, maupun bantuan lainnya; b. Mendorong Komisi II DPR dan Komisi V DPR meminta Pemda bersama BNPB dan BPBD untuk berkomitmen melakukan upaya-upaya guna menanggulangi bencana kekeringan yang selalu melanda disetiap tahunnya; c. Mendorong Komisi II DPR, Komisi V DPR, Komisi VII DPR, dan Komisi VIII DPR meminta Pemda, BPBD, dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk melakukan kajian dan inovasi dalam menyelesaikan masalah kekeringan dengan memperhatikan letak geografis di daerahnya, seperti membangun embung atau dam, mengatasi masalah pendangkalan waduk, dan memperbaiki sistem saluran air, sehingga masyarakat tidak mengalami bencana kekeringan saat musim kemarau tiba, serta mencari solusi dengan melakukan penelitian dan pengkajian untuk menjadikan air laut menjadi air tawar, guna mengatasi permasalahan kekeringan tersebut; d. Mendorong Komisi IV DPR meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan reboisasi (penghijauan kembali) hutan sebagai solusi dan langkah antisipatif dalam menghadapi permasalahan tanah puso dan kekeringan di setiap daerah; e. Mendorong Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Pemda untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada petani mengenai lahan yang dimiliki, sehingga petani dapat menanam jenis tanaman sesuai dengan kondisi lahan yang ada, seperti dengan memperkenalkan padi gogo kepada para petani sebagai alternatif padi yang lebih tahan terhadap kekeringan, serta mempersiapkan alat pompa di lahan-lahan yang masih memiliki potensi air, sehingga tidak menghambat hasil produksi pangan; f. Mendorong Komisi II DPR meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membuat kebijakan permanen dalam mengatasi kekeringan secara berkelanjutan serta perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan, merawat sumber air, dan hemat air saat musim kemarau sebagai langkah dalam mencegah terjadinya kekeringan; g. Mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dengan melakukan penghijauan dan tidak melakukan konversi lahan terutama di daerah hulu, membuat sumur resapan, dan tidak boros dalam menggunakan air, guna menjaga kelestarian air. 2. Terkait hasil temuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bahwa sepanjang bulan September 2017 hingga Agustus 2018, terdapat sekitar 1.636 kapal yang melanggar Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), seperti banyaknya pelaku usaha dan nelayan melanggar batasan wilayah operasional dan banyaknya pemilik kapal di atas 15 Gross Tonnage (GT) yang masuk ke wilayah pesisir pantai yang seharusnya merupakan wilayah operasi nelayan berkapal kecil, Ketua DPR: a