Kabargolkar.com – Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar menerima
audiensi

DPR RI asal Kabupaten Bogor Mulyadi, yang mengupayakan pemekaran wilayah atau daerah otonomi baru (DOB) untuk pembentukan kabupaten Bogot Barat dan Bogor Timur.

Mulyadi menjelaskan bertemu Menteri Kordinator Bidang Perekonomian RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk mendorong pencabutan moratorium pemekeran wilayah Bogor.

"Dalam pertemuan gerilya  ke Menteri Kordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, saya meminta khusus Kabupaten Bogor dicabut morotarium pemekaran wilayahnya hingga terbentuk DOB Bogor Barat maupun Bogor Timur," kata Mulyadi kepada wartawan, Minggu, (18/4).

Ayah tiga orang anak ini optimis, Airlangga Hartarto yang pernah terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor ini mendukung pemekaran wilayah di Bumi Tegar Beriman.

"InsyaAllah beliau setuju, selama saya memaparkan alasan dicabutnya morotarium khusus untuk Kabupaten Bogor ia sangat memahami, mendukung dan mendorong karena Ketua Umum Partai Golkar tersebut pernah berangkat ke Gedung DPR / MPR RI dari Dapil Kabupaten Bogor," sambungnya.

Mulyadi menuturkan alasan lain, dimekarkannya Bogor Barat dan Bogor Timur menjadi kabupaten yang terpisah dari Kabupaten Bogor ialah demi meningkatkan perputaran ekonomi dan pelayanan masyarakat.

"Kabupaten Bogor itu layaknya provinsi karena jumlah penduduknya kurang lebih 6 juta jiwa sehingga pelayanan tidak akan maksimal dengan terbatasnya jumlah aparatur sipil negara (ASN) dan luasnya wilayah, saya meminta pemerintah pusat membuka matanya," tutur Mulyadi.

Selain mensukseskan DOB Bogor Barat dan Bogor Timur, ia juga meminta Menteri Kordinator Bidang Perekonomian RI untuk mendukung terwujudnya Jalan Poros Tengah Timur (PTT) atau Puncak II.

"Dekat dengan ibu kota negara dan Istana Bogor, ternyata di wilayah timur Kabupaten Bogor masih banyak desa yang terbilang tertinggal, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan meningkatkqn angka rata-rata lama sekolah maka pemerintah pusat harus juga membangun Jalan Puncak II. Jangan pemerintah pusat membangun desa tertinggal di luar Pulau Jawa tetapi yang didepan mata malah dibiarkan," pintanya.

Terpisah, dalam rapat paripurna Gubernur dan DPRD Jawa Barat Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) Kabupaten Bogor Timur dan Indramayu Barat, di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, Bupati Bogor Ade Yasin secara tegas menyatakan bahwa pemekaran Kabupaten Bogor Timur sangat layak dan urgent untuk segera dilakukan,  mengingat jumlah penduduk Kabupaten Bogor  sudah overload dan sangat padat.

"Penduduk kita sudah overload dan sangat padat, pemekaran Kabupaten Bogor Timur ini kebutuhan sangat urgent. Karena luas wilayahnya juga cukup besar, maka sekarang ini Kabupaten Bogor bebannya seperti beban Provinsi. Jadi sangat layak untuk di mekarkan guna memajukan pembangunan dan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bogor," tegas Ade.

Wanita kedua yang menjabat orang nomor satu di Bumi Tegar Beriman ini menambahkan pihaknya juga telah memfasilitasi kaitan dengan infrastruktur dalam rangka mendorong percepatan pemekaran Kabupaten Bogor Timur