yang tidak memiliki izin operasi, guna menertibkan dan menegakkan aturan hukum di laut; b. Mendorong Komisi IV DPR meminta KKP untuk melakukan optimalisasi terhadap penggunaan Vessel Monitoring System (VMS) atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) yang dapat melacak rute kapal, guna mempermudah kapal patroli dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan/aktivitas kapal perikanan berdasarkan posisi kapal yang terpantau di Pusat Pemantauan Kapal Perikanan/Fisheries Monitoring Center (FMC) serta untuk meningkatkan kedisiplinan kapal perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Mendorong Komisi IV DPR meminta KKP untuk terus berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) dan Polisi Air dalam meningkatkan keamanan dan pengawasan terhadap wilayah perairan Indonesia, terutama di WPP atau wilayah perairan yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi; d. Mengimbau kepada para pelaku usaha dan nelayan nasional agar selalu mentaati aturan yang dikeluarkan oleh KKP, seperti yang berkaitan dengan izin operasi dan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, mengingat kepatuhan para pelaku usaha perikanan tangkap terhadap aturan-aturan yang dipersyaratkan dalam perizinan KKP masih sering dilanggar. 3. Terkait dengan hasil analisis citra satelit Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) yang menunjukkan Taman Nasional Sebangau di Kalimantan Tengah yang mengalami deforestasi lahan seluas 18.920,9 hektar, Ketua DPR: a. Mendorong Komisi IV DPR meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Polisi Hutan untuk menghentikan aktivitas pelaku perambahan hutan dan pelaku alih fungsi lahan hutan, dan menyita alat-alat yang digunakan, serta menindak tegas terhadap pelaku perambahan liar yang menebang pohon dan membuka lahan dengan cara dibakar sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; b. Mendorong Komisi IV DPR meminta KLHK berkomitmen dalam melakukan pemulihan lahan Taman Nasional Sebangau yang mengalami deforestasi dan alih fungsi lahan dengan melakukan reboisasi, serta terus menjalankan program kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tropis paling sedikit 45% dari luas Pulau Kalimantan sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan; c. Mendorobg Komisi IV DPR meminta KLHK dan Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah untuk turut aktif mengadakan kegiatan dan sosialiasi mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan dan hukuman apa yang akan diterima jika merusak hutan, mengingat hutan di Kalimantan merupakan paru-paru dunia. 4. Terkait dengan belum tercapainya Indonesia sebagai poros negara maritim dunia (gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektifitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim), Ketua DPR: a. Mendorong Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera membangun sarana prasarana (infrasturktur) yang berkaitan dengan implementasi Indonesia sebagai poros negara maritim dunia berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran; b. Mendorong Komisi IV DPR meminta KKP mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang handal dalam mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros negara maritim dunia; c. Mendorong Komisi VI DPR meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui PT. PAL Indonesia segera melakukan inovasi teknologi guna mengantisipasi dan mendukung jalannya program pemerintah dalam membangun kapal agar program Indonesia sebagai poros negara maritim dapat didukung dengan kapal-kapal produk dalam negeri; d.