Respon Ketua DPR RI Atas Isu-isu Aktual 1. Terkait pengembangan 10 destinasi
pariwisata prioritas (Borobudur, Danau Toba, Bromo Tengger Semeru, Pulau Komodo, Kepulauan Seribu, Tanjung Kelayang, Mandalika, Wakatobi, Morotai, dan Tanjung Lesung) yang membutuhkan dukungan agar dapat menarik jumlah wisatawan mancanegara, Ketua DPR: a. Mendorong Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) untuk meningkatkan aksesibilitas menuju destinasi wisata seperti bandara dan jalan tol, mengingat pembangunan 10 destinasi wisata perlu dilakukan secara bertahap dan kerja sama antara semua pihak; b. Mendorong Kemenpar bekerja sama dengan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) untuk memanfaatkan dan melaksanakan fasilitas dan jalan yang telah disiapkan pemerintah mengenai fasilitas promosi, fasilitas bebas visa, dan fasilitas pariwisata lain, guna meningkatkan pertumbuhan wisatawan mancanegara sesuai target yang sudah ditentukan; c. Mendorong Kemenpar dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk melakukan kerja sama dengan maskapai penerbangan dan biro perjalanan dalam dan luar negeri dalam rangka mempromosikan daerah wisata terutama 10 destinasi wisata yang ingin dikembangkan. 2. Terkait dengan rencana Kementerian Keuangan untuk menaikkan tarif cukai rokok tahun 2019 yang berpotensi pengurangan tenaga kerja (PHK) dan berkurangnya jumlah pabrikan rokok di Indonesia, Ketua DPR: a. Mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengevaluasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 146 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang mengatur kenaikan tarif cukai dan penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau; b. Mendorong Kemenkeu untuk mengkaji secara matang dan adil mengenai rencana untuk menaikkan tarif cukai rokok, mengingat kenaikan tarif akan memberikan dampak kepada industri rokok dalam sisi produksi dan tenaga kerja, dan berdampak pada menurunnya penyerapan tembakau produksi nasional; c. Mendorong Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk meningkatkan pengawasan terhadap implementasi kenaikan tarif cukai rokok dan menindaktegas pelaku industri yang menggunakian pita cukai rokok palsu; d. Mendorong Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong pelaku industri rokok untuk tetap membeli tembakau hasil tanam petani dalam negeri, dan meminta Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong petani untuk meningkatkan dan menjaga kualitas tembakau yang dihasilkan agar sesuai dengan standar. 3. Terkait dengan tertundanya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Upper Cisokan, di Jawa Barat akibat kendala pembebasan lahan dan kondisi geologis lokasi PLTA Cisokan yang sering terjadi longsor, Ketua DPR RI: a. Mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bekerja sama dengan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dalam penghitungan besaran standar ganti rugi bagi masyarakat yang terdampak proyek pembangunan PLTA; b. Mendorong Kepolisian bekerja sama dengan Kejaksaan dalam pelaksanaan eksekusi pembebasan lahan berlangsung, mengingat pembebasan lahan harus berdasarkan putusan dari pengadilan; c. Mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) mengenai kondisi geologis lokasi pembangunan PLTA Cisokan, mengingat sering terjadinya longsor di lokasi tersebut; d