Kabargolkar.com - Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Henry Indraguna telah sukses
menggelar bazar minyak goreng (migor) di Kota Bandung selama 2 pekan dengan pembagian ribuan liter.

Jelang sebelum lebaran Henry Indraguna dan tim telah membagikan minyak goreng berukuran 1 liter yang bisa dibeli masyarakat yang dibanderol dengan harga Rp.15 Ribu per liter/ botol.

Perhatian Ketua PPK Kosgoro 1957 ini juga dalam rangka melaksanakan instruksi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto agar para kader Beringin siap dan terus membantu meringankan beban rakyat saat harga minyak goreng naik dan terjadi kelangkaan di pasaran.

Sukses di Kota Bandung akan berlanjut digelar di wilayah Solo Raya. Henry selanjutnya akan mempersiapkan Program Tebus Murah Minyak Goreng di Dapil V Jawa Tengah yang mencakup Surakarta, Kabupaten Boyolali, Klaten dan Sukoharjo dengan kapasitas kuota minyak goreng sebanyak 70 Ribu liter.

Menurut Henry yang Februari lalu, dirinya diberikan SK Ketua Wantimpres, Jenderal (Purn) Wiranto sebagai Tenaga Ahli Anggota Wantimpres bidang hukum dan perundang-undangan ini mengungkapkan krisis minyak goreng yang dialami Indonesia beberapa waktu lalu, sejatinya merupakan suatu hal yang memaluka. Mengingat IndonesIa adalah salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di dunia.

Karena itu, Henry melihat langkah Presiden Joko Widodo untuk mencabut izin ekspor minyak goreng dan bahan baku migor merupakan langkah yang tepat.

"Berbagai kebijakan telah diterapkan untuk mengatasi krisis migor namun kebijakan tersebut tetap tidak efektif. Kemudian oleh Presiden diputuskan melarang ekspor minyak goreng. Menurut saya di tengah pemulihan ekonomi seperti sekarang ini memang yang harus dikedepankan adalah negara harus memenuhi kebutuhan pokok masyarakat atau rakyat. Oleh karenanya, Keputusan Presiden yang melarang ekspor minyak goreng tersebut sangat efektif dan juga sangat dirasakan dampaknya oleh rakyat," jelas Henry dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (27/5).

Cara ini menurutnya akan mampu mengatasi kelangkaan migor di dalam negeri, dikarenakan jika sudah dilarang melakukan ekspor minyak goreng, tentunya kekrisisan tersebut perlahan akan dapat teratasi dan kebutuhan pokok rakyat juga dapat dipenuhi.

"Sedangkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Migor, menurut saya, merupakan langkah tepat pemerintah untuk secara langsung membantu warga prasejahtera dalam mengakses migor untuk memenuhi konsumsi rumah tangga," ucapnya.

Ia memaparkan, sesuai aturan pemerintah, yang menjadi fokus negara adalah penerima-penerima BLT yang memenuhi kriteria yakni keluarga penerima bantuan non tunai, peserta program keluarga harapan (PKH), Pedagang kali Lima (PKL) yang melakukan usaha di sektor makanan.

"Apabila berbicara soal akses migor, kriteria bukan prasejahtera masih tetap memiliki hak akses atas migor tersebut namun bukan hak untuk mendapatkan BLT," kata dia.

Karena itu, lanjut Henry, ia kudu menggelar program tebus murah minyak goreng di dapil binaan, yang dapat membantu masyarakat dalam mengakses minyak goreng murah. Program ini telah dilaksanakan mulai tanggal 17 Mei 2022 lalu dan akan diselenggarakan selama dua minggu berturut-turut dengan menegakkan prokes selama pelaksanaannya.

"Sedang dipersiapkan programnya