Di Dapil IV Golkar mengalami kenaikan suara sampai 1.000, Dapil III naik 1.000, Dapil II naik hingga mencapai 2.000 lebih suara, sedangkan di Dapil I tidak mengalami kenaikan suara. Dikatakan AOF, partai Golkar tidak pernah terkalahkan di Sumba Timur, dan Sumba Timur merupakan lumbung kursinya Golkar di propinsi NTT. Menurutnya, Golkar ini merupakan partai Kader bukan partai Figur, karena tidak mengandalkan ketokohan seseorang. AOF juga menjelaskan, pada Pemilu 2019 ini partai Golkar memperoleh 8 kursi dengan rincian Dapil 1 memperoleh 2 kursi, Dapil II sebanyak 2 kursi, Dapil III sebanyak 2 kursi, dan Dapil IV juga sebanyak 2 kursi. AOF juga mengaku, partai Golkar merasa rugi karena kehilangan 1 kursi di Dapil II sebenarnya mendapatkan 3 kursi di Dapil itu pada Pemilu 2019 ini. "Golkar menerima hasil Pemilu ini, walaupun penyelenggaraannya masih buruk. Kita masih tanda tanya terus di Dapil II itu kita merasa kita hilang 1 kursi disitu,"ungkap AOF. Menurut AOF, diduga penyelenggaraanya masih buruk sebab C1 bukan barang kramat atau jimat. C1 dimana-mana terjadi perbaikan, ini akibat dari ketidak konsistenan penyelenggara itu sendiri. Jadi akhirnya ada beberapa banyak TPS yang dibongkar ulang mengacu pada C1 plano. "Disitu ada keanehan, karena ada dua penyelenggaraan disitu bukan KPU saja, pengawas juga melihat secara langsung, foto itu C1 plano tetapi hasilnya saja masih aneh-aneh,"tandasnya. Kata AOF, meskipun begitu, partai Golkar tetap menerima hasilnya, karena partai Golkar juga mengakui kelemahan dari saksi partai Golkar itu sendiri. Menurut AOF, dengan sistim pembagian kursi dengan metode baru Sainte Lajue partai Golkar rugi, karena jika dengan memakai metode perhitungan yang lama, maka tanpa dicurangi pun Golkar tetap memperoleh 9 kursi. "Menjadi tidak adil di Dapil II, partai Golkar beli 1 kursi itu dengan 4.800 suara, tetapi ada partai yang beli 1 kursi hanya dengan 1.900, ini kan tidak adil. Golkar dipaksa beli 1 kursi dengan 4.800 suara dengan akumulasi suara tiga kali lipat dari partai yang 1 kursi inikan lucu,"ungkap AOF. Menurut AOF sistem ini menguntungkan bagi orang DPR RI, mestinya orang DPR itu seharusnya yang punya masa itu DPRD, sebab pusat masanya ada di Kabupaten. (tribun)