oleh Lalu Mara Satriwangsa, kader Partai Golkar

kabargolkar.com - Setelah Kepala BPIP
Prof. Yudian Wahyudi buat keramaian. Kembali, salah seorang finalis kontes Puteri Indonesia 2020 asal Sumatera Barat Kalista Iskandar membuat keramaian. Kalista tak mampu menjawab pertanyaan Ketua MPR Bambang Soesatyo yang memintanya menyebut Pancasila secara baik dan runtut sila demi sila, khususnya pada sila ke empat dan ke lima.

Sila ke empat, Kalista menyebut "Kemasyarakatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan sila kelima kembali ia salah sebut, "Kemanusian sosial yang adil dan beradab,"

Ada pun urutan sila pertama hingga kelima sebagai berikut, Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.

Bisa jadi Kalista gugup karena sedang demam panggung. Sebagai manusia dia tak luput dari kesalahan. Tapi segugupnya seseorang bila Pancasila sudah hafal luar kepala dan terpatri dalam jiwanya, peristiwa tersebut tak akan terjadi.

Ketidakmampuan Kalista dalam menyebut sila demi sila yang terkandung dalam Pancasila menjadi indikasi kuat, bahwa generasi milenial banyak yang tak hafal Pancasila.

Padahal Pancasila memiliki fungsi dan kedudukan yang strategis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa indonesia.

Kalista adalah buah dari pembubaran Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. (BP7). Lembaga tinggi yang tupoksinya pembumian Pancasila bagi seluruh rakyat Indonesia dibubarkan melalui TAP MPR No XVIII/MPR/1998.

Pembumian Pancasila dicoba lagi oleh Ketua MPR almarhum Taufiq Kiemas melalui sosialisasi 4 pilar kebangsaan, tapi tetap tak bisa seperti apa yang dilakukan BP7. Mahkamah Konstitusi pun membatalkan frasa 4 Pilar Kebangsaan tersebut.

Presiden Jokowi selanjutnya membentuk BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Tapi faktanya kejadian demi kejadian yang kesannya "menghina" Pancasila kerap terjadi.

Sebagai organisasi BPIP adalah sebuah institusi yang didorong untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila dengan tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Sebagai lembaga yang didirikan berdasarkan Perpres, BPIP tak beda dengan lembaga lainnya yang tugasnya memberi masukan dan saran kepada Presiden. BPIP tak punya dasar hukum yang kuat sebagai lembaga satu-satunya penafsir dan pembumian Pancasila. Karena BPIP berbeda dengan BP7 yang keberadaan berdasarkan TAP MPR. Anggaran BPIP pun bila mengacu nomenklatur pasti melekat kepada anggaran Setneg atau Seskab. Sehingga berat bagi BPIP melaksanakan pembumian Pancasila.

Tambah lagi, pernyataan Kepala BPIP Prof. Yudi yang mengidentikkan Pancasila sebagai ideologi ateis dengan menyebut Agama sebagai musuh terbesar Pancasila semakin mendistorsi kepercayaan publik terhadap lembaga itu sendiri. Belum memulai sudah menuai kontroversi