kabargolkar.com, JAKARTA - Keputusan Pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan sampai 100% menimbulkan penolakan dari Wasekjen PP AMPG Miftahul Huda. "Berdasarkan UU No 24 Tahun 2011 sudah dijelaskan bahwa salah satu prinsip BPJS adalah Nirlaba, sehingga rasionalisasi pemerintah menaikkan iuran BPJS karena defisitnya anggaran perlu dipertanyakan" ujarnya. "Sudah jelas ada yang salah dalam tata kelola anggaran oleh Pemerintah melalui Kementerian Keuangan apabila BPJS Kesehatan dikambinghitamkan dalam defisitnya anggaran negara." Pemerintah juga harus menghargai DPR sebagai kepanjangtangan dari Rakyat, sehingga usulan kenaikan Iuran BPJS yang juga banyak dipertanyakan oleh Wakil Rakyat jangan tiba-tiba di bypass dengan Peraturan Presiden. "Kalau perlu nama BPJS diganti saja bentuknya menjadi lembaga profit asuransi di UU jika keuntungan yang menjadi fokus," pungkasnya. (kabargolkar)