[caption id="attachment_30288" align="aligncenter" width="712"] Suasana diskusi politik Partai Golkar, Pemilu 2019; Evaluasi dan Solusi, Kamis (24/10). (kabargolkar.com)[/caption] kabargolkar.com, JAKARTA - Rangkaian panjang dan melelahkan Pemilu serentak 2019 yang memilih legislatif dan presiden telah berhasil dilalui, menunjukkan proses demokrasi di negara RI yang kian berkembang dan matang. Proses demokrasi ini telah menghasilkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, serta wakil rakyat di tingkat pusat hingga daerah (DPR dan DPRD) dan perwakilan daerah (DPD). Partai Golkar menggelar diskusi sebagai bentuk evaluasi dari hal-hal yang mungkin menjadi kelebihan serta kekurangan pesta demokrasi tersebut. Diskusi dengan mengambil tema "Pemilu 2019; Evaluasi dan Solusi" digelar partai berlambang beringin ini di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (24/10/2019) siang. Pengurus DPP Partai Golkar tampak hadir di acara tersebut, diantaranya Ketua DPP Golkar, Yahya Zaini.  Sementara hadir sebagai pembicara yaitu Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem, Moch. Nurhasim, Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI, dan pengamat politik Hamdan Zoelva serta Burhanuddin Muhtadi. Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan bahwa sistem Pemilu terbuka membawa korban, yaitu politisi. "Pemilu terbuka, Politisi yang menjadi korban karena harus mengumpulkan suara yang banyak. Hal itu berdampak juga pada logistik yang harus kuat," jelasnya. Mengulas dan mengevaluasi proses Pemilu serentak 2019 ini, Burhanuddin mengungkapkan beberapa hal. Pertama, apakah Presidential Treshold (PT) harus tetap tinggi dengan kandidat yang muncul terbatas (Islam vs Nasionalis), (Agama vs Etnik) sehingga menghasilkan narasi yang tidak linear dengan hasil pemilu akibat polarisasi. Kedua, Pemilu 2019 tidak menghasilkan kinerja yang baik, kampanye dan pemilih tidak match akibat polarisasi sehingga ditakutkan berdampak dengan Pilkada. Ketiga, hasil kerja Jokowi berdasarkan IPM, ekonomi, maupun kesejahteraan tidak berdampak pada elektoral sehingga narasi evaluasi dan apresiasi tidak muncul. Keempat, Presidential Treshold (PT) yang tinggi akan mengakibatkan capres terbatas bahkan capres tunggal yang jelas mengkhianati demokrasi, yang seharusnya manusia vs manusia (calon melawan calon-red) menjadi manusia vs kotak kosong, bahkan parpol cenderung berkoalisi daripada berkompetisi. Hal lainnya yang menjadi dampak negatif, yaitu besarnya politik uang, yang menempatkan RI di posisi tiga teratas dunia. "Indonesia berada di urutan ke-3 tingkat politik uang di dunia," ungkap Burhanuddin Muhtadi. (kabargolkar)