[caption id="attachment_30564" align="aligncenter" width="1280"] Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi (Foto: Beritautama.net/Istimewa) [/caption] kabargolkar.com, BOGOR – Terkait memo anggota dewan minta jabatan, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai hal itu menyalahi aturan. Dedi pun berencana memanggil Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bogor untuk meminta klarifikasi atas beredarnya memo minta jabatan berkop DPRD Kabupaten Bogor. Saat dikonfirmasi, Dedi terkejut dan baru mengetahui perihal itu. Ia pun berjanji akan menganggap serius. Kata dia, dirinya belum mendapatkan informasi dari pihak manapun terkait kabar tersebut. “Belum, saya belum mendengar kabar soal itu (memo),” paparnya saat dihubungi, Selasa (29/10) malam. Dedi juga menegaskan, bila hal itu benar terjadi dan melibatkan Ketua Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bogor, pihaknya sangat menyesalkan peristiwa tersebut. Ia pun menilai, apa yang dilakukan AT menyalahi aturan. “Tidak boleh itu, itu dilarang karena menyalahi aturan,” tukasnya. Sesuai aturan, lanjut Dedi, penempatan aparatur sipil negara (ASN) mengacu pada kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan pada posisi atau jabatan tertentu, baik dalam rekruitmen, penempatan, maupun promosi sebagaimana dianjurkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik. “Jadi, tidak boleh ada memo atau ketebelece seperti itu,” ujarnya. Oleh karena itu, untuk memastikan benar tidaknya memo tersebut dibuat sekaligus meminta klarifikasi, Dedi akan segera memanggil Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Bogor yang juga oknum tersebut yakni AT. “Nanti DPD Golkar Jabar akan undang beliau, kita akan panggil untuk mengklarifikasi kabar tersebut,” tandasnya. Seperti diketahui, beredarnya memo berkop DPRD Kabupaten Bogor itu tertulis jelas tanda tangan, nama terang, gelar, dan nomor telepon dari oknum anggota DPRD tersebut. “Semoga senantiasa sehat dan sukses selalu. Mohon untuk dipertimbangkan saudara saya ………untuk jadi TU UPT………,” tulisan dalam memo tersebut. Seperti pemberitaan sebelumnya, berulang kali mencoba untuk menghubungi nomor telepon AT, karena yang bersangkutan diketahui tidak masuk kantor semenjak beredarnya memo tersebut, namun tidak diangkat, dan pesan singkat melalui WhatsApp juga tidak dijawab hingga berita ini di tayangkan, belum ada konfirmasi penjelasan dari oknum ketua Fraksi berlambang pohon Beringin tersebut. (sumber)