[caption id="attachment_32070" align="aligncenter" width="712"] Ketua DPP Partai Golkar TB Ace Hasan Syadzily (Foto: Istimewa)[/caption] kabargolkar.com, JAKARTA - Ketua DPP Golkar yang berada di kubu Airlangga Hartarto, TB Ace Hasan Syadzily memastikan penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar pada 3-7 Desember 2019 nanti akan mengakomodasi semua pihak berdasarkan hasil rapat pleno sebelumnya. Pernyataan ini disampaikan Ace menanggapi anggapan kubu Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang menyebut penyelenggaraan Munas tidak demokratis dan tidak sesuai AD/ART. ”Apa alasannya harus membuat Munas tandingan? Munas-nya saja baru akan digelar tanggal 3-7 Desember 2019. Materinya Munas masih digodok Panitia Pengarah, kok sudah dituduh melanggar AD/ART. Secara mekanisme pencalonan ketum, pasti akan dilakukan sesuai AD/ART,” ujar Ace kepada wartawan, Selasa (26/11/2019). Ace meminta kubu lain tidak ada yang mengaburkan fakta jelang Munas Golkar. Menurut dia, dukungan dari mayoritas DPD I Partai Golkar kepada Airlangga bukan berarti menutup caketum lainnya. Kendati demikian, Ace menyebut berdasarkan AD/ART calon ketua umum mesti mengantungi setidaknya 30% dari total suara. ”Prinsipnya kami tidak akan melanggar AD/ART dalam memilih ketua umum. Jika ada banyak calon ketum ya harus mendapatkan dukungan 30 persen dari pemegang suara. Soal mekanismenya apakah melalui pemilihan atau surat dukungan nanti dibahas dalam SC munas,” ucap dia. Kendati demikian, kubu Airlangga condong 30% dukungan ini dinyatakan lewat surat dukungan berkop surat dan ditandangani. Pihaknya ingin para pemilik suara dalam menentukan caketum nanti ditentukan melalui mekanisme organisasi yaitu rapat pleno di masing-masing DPD Partai Golkar kabupaten/kota dan provinsi. ”Sebetulnya semangat yang ada dalam AD/ART juga kan mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Meski pun jika harus menempuh cara perhitungan hal tersebut juga dimungkinkan,” jelas dia. (sindo)