26 September 2020
Penanganan covid 19 di Indonesia, Dari Pemberian Kredit Sampai Mengurangi Angka PHK
  Nyoman Suardhika
  01 September 2020
  • Share :
Credit Photo / Jawapos

Oleh: Riko Lodewiyk Lesiangi

Kabargolkar.com - Untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia adalah negara dengan jumlah infeksi virus Covid-19, yang tertinggi kedua di bawah Filipina. Dalam rilis harian https://www.worldometers.info/coronavirus/, sampai 1 september 2020 di  tercatat ada 224,264 kasus Covid-19. Indonesia di posisi kedua dengan 177,571 kasus dan pada posisi ketiga Singapura dengan 56,852 kasus.

Seperti di Indonesia, di Filipina dan Singapura konfirmasi positif Covid-19 masih bertambah lebih dari 500 kasus tiap harinya. Namun, di Singapura angka kematiannya rendah, hanya ada 23 kematian dari seluruh kasus (0,06 persen). Angka kematian di Indonesia mencapai 6,1 persen, dan di Filipina sekitar 4,6 persen.

Negara tetangga lain, Malaysia (meski dalam beberapa kebijakan seperti penutupan Pariwisata buat turis asing masih diberlakuakan) dan Thailand relatif sudah mulai terbebas dari bayang-bayang pandemi yang mematikan itu. Kasus Covid-19 di Malaysia sejauh ini bisa dikendalikan dengan tingkah kepatuhan warga juga koordinasi birokrasinya yang lumayan baik.

Pemerintah meluncurkan sejumlah program baru dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Langkah ini ditempuh sebagai wujud komitmen Pemerintah dalam menjawab tantangan situasi pandemi terkini sebagai upaya penanganan Covid-19, Pemerintah tengah melakukan beberapa inisiatif. 

Selain itu, uji klinik fase ke-3 antara Kimia Farma dengan Wuhan Institute Biological Products di Uni Emirat Arab (UEA) juga tengah dijalani.

Kerjasama pengembangan vaksin juga dilakukan oleh Astra Zeneca, Moderna/Institute of Allergy and Infectious Diseases. Menurut Menko Airlangga, Pemerintah Indonesia akan memperoleh vaksin sebagai public goods dengan harga direntang 5 hingga 10 dolar melalui GAVI/CEPI.

Sementara itu, dukungan penguatan usaha juga diberikan oleh Kementerian Pertanian. Dukungan UMKM lokal yang diserahkan berupa benih komoditas perkebunan, pupuk organik, dan fasilitas sarana pasca panen juga diberikan oleh Kementerian Pertanian.

Sebagai informasi, Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk memulihkan UMKM pada masa pandemi Covid-19 diantaranya melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan alokasi anggaran untuk UMKM sebesar Rp123,46 triliun dari total biaya penanganan Covid-19 Rp695,20 triliun.

Upaya Pemerintah berikutnya yaitu memberikan relaksasi kebijakan penundaan angsuran pokok KUR selama 6 bulan dan penundaan sementara kelengkapan dokumen administrasi sampai dengan berakhirnya masa pandemi Covid-19.

Selain itu, Pemerintah juga memberikan tambahan subsidi bunga KUR dari 6% selama 3 bulan dan 3% selama 3 bulan, menjadi sebesar 6% sampai dengan Desember 2020. Upaya ini dilakukan untuk menjaga likuiditas dan meningkatkan kemampuan UMKM terhadap akses pembiayaan.

Langkah selanjutnya yang dilakukan Pemerintah untuk mendorong UMKM menumbuhkan kegiatan ekonomi yaitu menunda penetapan target penyaluran KUR sektor produksi tahun 2020 yang sebelumnya ditetapkan sebesar 60%.

Upaya berikutnya yaitu Pemerintah menetapkan skema KUR Super Mikro yang utamanya menyasar pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau ibu rumah tangga yang menjalankan usaha produktif.

Pada Juni 2020, PMI Manufaktur tercatat menyentuh angka 46,9 setelah di Maret 2020 sekitar 27,5. Penjualan ritel menanjak ke -14,4% dari -20,6% di Mei 2020. Sementara, Indeks Keyakinan Konsumen naik menjadi 86,2 di Juli 2020 dari 83,8 di Juni 2020; dan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) membaik menjadi -5,1 pada pertengahan triwulan ketiga ini, dari -13,1 di triwulan kedua 2020.

Pemulihan ekonomi nasional dilakukan beberapa negara setelah dihantam pandemi Covid-19 yang efeknya merembet dari persoalan kesehatan ke ekonomi dan keuangan. Untuk perekonomian Indonesia sendiri, di Triwulan kedua 2020 mengalami kontraksi sebesar -5,32% (yoy) sebagai akibat dari berbagai pembatasan aktivitas sosial-ekonomi yang dilakukan.

Langkah Pemerintah Keluar dari Resesi Ekonomi

Kendati mengalami penurunan yang cukup tajam, namun penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini tidak sedalam yang terjadi di negara-negara lain, baik negara peer di ASEAN maupun negara-negara maju. "Dibandingkan dengan peer countries, Indonesia masih lebih baik. Malaysia baru saja mengumumkan, mereka turun sangat dalam -17,1%, lalu Filipina turun -16,5%, Singapura turun -12,6%. Sedangkan negara maju, Jerman turun -11,7%, Perancis -19,0% dan Inggris turun sampai -21,7%," dijelaskan Menko Airlangga.

Dampak paling parah dialami negara yang menerapkan pembatasan lebih ketat, mempunyai ketergantungan ekspor tinggi, dan mengandalkan sektor pariwisata. Akibat dari berbagai kebijakan restriksi dan pembatasan yang sangat ketat (untuk pencegahan Covid-19), dampaknya menyebabkan perekonomian dunia mengalami kontraksi cukup dalam, terutama pada kuartal kedua 2020.

Pada 2021, perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh antara 4,5% - 5,5%, tergantung pada keberhasilan dalam penanganan Covid-19, reformasi struktural dan dukungan kebijakan/program PEN. Sedangkan proyeksi dari World Bank sebesar 4,8%; IMF sebesar 6,1% dan ADB sebesar 5,3% (angka proyeksi per Juni 2020). Nilai tukar Rupiah pada 2020 cenderung bergerak menguat, dan pada tahun depan diperkirakan akan bergerak pada kisaran Rp14.600 per Dolar AS. Kondisi sektor keuangan global pada 2021 diperkirakan kondusif, dengan volatilitas yang harus diwaspadai. Inflasi pada 2020 akan terkendali pada kisaran 3,0% +/- 1,0% dan akan berlanjut pada 2021.

Mengutip Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah melalui Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menetapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro, yang utamanya ditujukan untuk pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau Ibu Rumah Tangga yang menjalankan usaha produktif.

Pemerintah melalui Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menetapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro, yang utamanya ditujukan untuk pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau Ibu Rumah Tangga yang menjalankan usaha produktif. 

Semoga dengan berbagai upaya strategis diatas dalam upaya mengeluarkan kemelut pandemi Covid-19, Khusus dalam bidang ekonomi yang mungkin menjadi kendala terbesar dalam penanganannya, dari perbaikan pendapatan dari segi usaha usaha (UMKM, Koperasi ataupun Home Industries). Intinya semua yang akan dilakukan oleh Pemerintah ini adalah menghidupkan kembali angka pekerjaan setelah hampir Tujuh bulan bergelut dengan Pandemi Covid-19.


Riko Lodewiyk Lesiangi, Kader Muda Partai Golkar dan Pengurus DPD Golkar DKI Jakarta

Komentar
Tulis Komentar
Kode Acak
Menyajikan berita terhangat dan terpercaya langsung melalui handphone anda
© 2020 Kabar Golkar. All Rights Reserved.