Apakah impor beras, operasi pasar dan pemberian beras 10 kilogram selama 3 bulan sebagai solusi untuk menjaga stabilitas harga beras ?

Kebijakan impor yang dilakukan pemerintah saat ini bertujuan untuk menambah stok Beras Cadangan Pemerintah (CBP) untuk kesiapan dalam menghadapi adanya dampak El Nino. Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) akan dipergunakan untuk kesiapan jika ada kejadian bencana alam, melakukan operasi pasar dan juga untuk memberi bantuan sosial.

Harapan dan tujuan pemerintah dengan melakukan impor beras, operasi pasar dan bantuan sosial pemberian beras ke masyarakat agar stabilitas harga beras di masyarakat bisa sesuai dengan HET beras yang sudah ditetapkan pemerintah, tapi harus diingat bahwa sifatnya hanya solusi sementara, bukan solusi jangka menengah, apalagi jangka panjang.

Sebuah gagasan dan ide kepada pemerintah untuk meraih swasembada beras

Bicara pertanian kususnya tanaman padi tidak dilepaskan dari dua hal, yaitu masalah luas lahan sawah dan jumlah pelaku tani. Pemerintah dalam membuat kebijakan tentu harus melihat dua hal tersebut, sehingga dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia maka luas lahan pertanian juga harus diperluas termasuk jumlah petaninya.

Kita tau bahwa luas lahan sawah setiap tahun selalu terkonversi, saat ini luas sawah sudah tidak bisa diandalkan lagi termasuk juga luas lahan pertanian yang selalu berubah alih fungsi yang digunakan untuk pembangunan insfrastruktur, perumahan, industri dan jalan tol.

Potensi lahan rawa di Indonesia dan lahan kering sangatlah luas, potensi terbaik untuk memperluas lahan pertanian adalah lahan kering dijadikan menjadi lahan pertanian, memilih varietas padi lahan kering seperti varietas padi gogo. Kalau lahan rawa sebaiknya jangan dikonversi menjadi lahan pertanian karena fungsi lahan rawa untuk sebenarnya untuk menyimpan air, lahan rawa memiliki kesulitan sendiri, tanaman padi sulit untuk tumbuh subur dan produktif terutama masalah keasaman tanahnya.

Pemerintah jangan hanya menyerahkan produksi gabah hanya kepada petani saja, pemerintah lewat BUMD dan BUMN perlu bergotong royong untuk memproduksi gabah, pemerintah bisa membuat kebijakan untuk membangun perkebunan padi gogo menuju pertanian modern, menanam dengan mesi, di dalamnya ada pabrik penggilingan beras, menghasilkan produk beras kemasan.

Pemerintah bisa mengendalikan beras dari hilir ke hulu sehingga masalah harga beras dan stok beras bisa dipertahankan, pemerintah bisa mengendalikannya, komoditi beras sebagai makanan pokok masyarakat dan menyangkut hidup hajat orang banyak harus dikendalikan pemerintah sesuai dengan amanat UUD 45, pemerintah bertanggung jawab dalam hal pangan untuk seluruh rakyat Indonesia.


Tonny Saritua Purba (Kader Partai Golkar, Ketua Bidang Tani dan Nelayan Depinas SOKSI, Aktifis Praja Muda Beringin, Pengamat Politik Pertanian)