Ironisnya, dampak peningkatan elektoral justru tidak kunjung berkorelasi positif, bahkan sejak tahun 2016 lalu saat Partai Golkar mengusung kembali calon petahana tersebut. Limpahan elektoral justru berlimpah kepada PDI-P yang notabene belakangan mengusung Joko Widodo sebagai Calon Presiden.

Tekad Partai Golkar yang mengajukan Airlangga Hartarto sebagai calon pendamping Joko Widodo pun tidak memberi dampak lebih. Figur Airlangga tidak mampu memberi kepercayaan secara elektoral, baik bagi Partai Golkar maupun bagi Joko Widodo.

Sebaliknya, keinginan tersebut seakan mem-personalisasi dan mengidentifikasi Partai Golkar pada sosok Airlangga. Sebuah persepsi yang pada kontestasi Pilpres 2014 sebelumnya justru terkesan kontradiktif bagi partai maupun calon yang diusungnya.  

Sesungguhnya, melalui momentum Munaslub 2017 lalu, harapan kepada partai ini kembali meningkat. Tidak cukup sebulan, figur Airlangga mampu me-rebound elektabilitas Partai Golkar di akhir masa jabatan Novanto sebelumnya. Setelah itu, publik politik Golkar tidak lagi mendengar kreativitas baru dan radikal dari janji-janji politik Airlangga.

Mungkin di balik kesibukannya sebagai Menteri Perindustrian, aktivitas kepartaian Airlangga tidak terdengar nyaring di telinga publik. Bagi publik Golkar di daerah, Airlangga hanya terlihat di layar kaca, tidak di hadapan mata mereka. Retorika politik Airlangga hanya mampu terngiang di udara, tidak langsung menghampiri mata dan telinga mereka.

Kinerja politik internal partai juga cenderung terbengkalai. Hampir tidak ada keriuhan dan geliat semangat berpartai yang terekam dalam berbagai kegiatan. Di beberapa tempat, kita hanya menyaksikan agenda-agenda kepartaian yang bersifat seremonial.

Suatu hal sebetulnya cukup dipertanyakan, mengingat agenda-agenda politik saat itu terbilang cukup padat dan memerlukan soliditas internal yang kuat.

Sementara itu, di sisi lain, partai ini sedang menyambut kontestasi politik serentak yang membutuhkan energi pikiran yang memadai. Kontestasi yang membutuhkan gairah kepartaian dalam rangka menyusun berbagai strategi peroleh dan pemenangan suara. Partai Golkar tidak boleh mengabaikan kerja-kerja politik internal yang diarahkan pada konsolidasi citra dan wibawa yang selama ini telah dibangun.

Tanpa menafikan kerja-kerja pencitraan masa-masa sebelumnya, diperlukan upaya strategis dan maksimal untuk menjahit kembali citra-citra yang lambat-laun ternoda oleh berbagai kasus

Airlangga Hartarto seakan melupakan konstalasi aktual Partai Golkar yang tidak bisa direspons dengan sederhana. Meski memiliki mesin dan infrastruktur tradisional kepartaian yang kuat dan mengakar, namun tidak cukup mampu bertahan di tengah terpaan ujian, cobaan dan badai yang datang silih-berganti.

Romantisme kedigdayaan masa lalu partai warisan Orde Baru ini tidak lagi dapat dijadikan acuan untuk tetap mempertahankan nama besar partai. Apalagi dinamika partai politik di era kekininan yang sangat kompetitif dan membutuhkan respons sepenuh hati, pikiran dan tenaga.

Partai Golkar tidak boleh mengabaikan kenyataan bahwa konstalasi yang berlangsung saat ini sebagai akibat masa lalu dengan segala kompleksitasnya.

Anasir masa lalu masih mewarnai persepsi publik yang pada gilirannya akan turut memberi efek pada elektabilitas dalam momen-momen kontestasi.

Kepemimpinan Airlangga diraih dalam sebuah konstalasi politik internal yang sedang kisruh. Karena itu, kepemimpinannya harus mengakomodasi kekisruhan tersebut dalam bingkai kinerja yang efektif dan efisien, serta memfasilitas suara rakyat menjadi kekuatan Partai Golkar.

Oleh karena itu, mesin-mesin kepartaian harus bergerak terus tanpa henti untuk menunjukkan bahwa citra dan wibawa tetap terjaga dan terkonsolidasi dengan baik.

Sebagai harapan baru dengan wajah baru dan