KabarGolkar.com- Anggota Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun mengatakan para penentu kebijakan fiskal dan moneter harus dapat melakukan sinkronisasi agar dapat mengukur seberapa besar anggaran yang sebenarnya dibutuhkan dalam upaya mengatasi pandemi COVID-19 sekaligus dampak sosial-ekonominya.

Menurutnya, sinkronisasi ini penting karena kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang memiliki total mencapai Rp 695,2 triliun itu harus dapat tereksekusi dengan tepat sasaran dan tepat guna.

Apalagi, lanjut Misbakhun, pemberian stimulus ekonomi melalui restrukturalisasi kredit khususnya ultramikro dan UMKM, insentif pajak hingga akses permodalan melalui fasilitas kredit saat ini belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Di sisi lain, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) di sektor perbankan. Bank Indonesia masih berupaya melakukan pergeseran likuiditas yang sebelumnya GWM sebesar 6,5% menjadi 3,5%.

Baca juga: Ketua IIPG Riana Sari Arinal Serahkan Bantuan Paket Sembako ke Masyarakat Tanggamus

“Sinkronisasi inilah yang masih menjadi PR utama dari para anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS,” kata Misbakhun dalam keterangannya, Rabu (24/6).

Ia sangat menyayangkan, padahal Presiden Jokowi telah menegaskan arahannya dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 yang dianggarkan melalui APBN 2020 yaitu penguatan sektor kesehatan, ketersediaan jaring pengaman sosial, dan pemberian stimulus pada perekonomian khususnya dunia usaha.

Sayangnya, kata Mibakhun, eksekusi atas arahan Presiden tersebut belum sepenuhnya dilakukan oleh KSSK dengan baik di wilayahnya masing-masing seperti Menteri Keuangan sebagai pemegang otoritas fiskal, Bank Indonesia di sektor moneter skala makro prudential, maupun OJK pada skala mikro prudential.

“Padahal perlu ditegaskan kembali bahwa seharusnya para anggota KSSK itu semuanya dapat sinkron menjadi orkestra yang hasilnya adalah eksekusi kebijakan yang benar-benar dirasakan oleh rakyat Indonesia,” tandas politikus Golkar ini.

sumber