KabarGolkar.com- Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT mendesak Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat mengambil langkah konkrit untuk mencegah para kepala daerah petahana memanfaatkan jabatan demi kepentingan pribadi dan kelompok dalam Pilkada Serentak 2020.

Pencegahan itu ditunjukkan baik kepada petahana yang maju sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah maupun yang mendukung pasangan calon tertentu.

Hal itu disampaikan dalam Pendapat Akhir Fraksi Partai Golkar DPRD NTT terhadap Rancangan Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2020 dalam sidang paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD NTT, Senin (28/9). 

"Tegaknya netralitas penyelenggara Pilkada, Aparatur Sipil Negara, Aparatur Penegak Hukum, serta para perangkat desa harus dapat dijamin demi terwujudnya Pilkada yang demokratis, jujur, adil, lancar dan sukses melalui proses fair play," demikian juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT, Maksimilianus Adipati Pari saat membacakan pandangan akhir Fraksi. 

Dalam pendapat akhir Fraksi Golkar yang ditandatangani Ketua Fraksi Hugo Rehi Kalembu dan Sekretaris H. Moh. Ansor disebutkan, sehubungan dengan pandemi Covid-19, maka pada setiap tahapan Pilkada agar KPU, Bawaslu, Polri, TNI,  Satgas Covid-19 dan instansi kesehatan dalam mengemban tugas pokok dan fungsi masing-masing selalu bertindak koordinatif dalam pengawasan, pencegahan, penanganan dan pengendalian terhadap ancaman pandemi Covid-19.

sumber