kabargolkar.com, BANJARMASIN - Pelayanan Samsat yang terus dimaksimalkan pihak UPPD, ternyata masih ditemukan kesulitan dengan banyaknya prosedur yang harus dilalui terkait pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Petugas Progresif UPPD Samsat Batulicin, Sihol Boangmanalu, mengungkapkan terkadang masih saja menemukan masyarakat yang mendapatkan kesulitan untuk melakukan pelunasan.

“Kami melayani dengan setulus hati bagi wajib pajak terkadang ada kesulitan oleh karena prosedur seperti itu,” ungkapnya usai menerima kunjungan anggota Komisi II DPRD Kalsel, M. Yani Helmi, di UPPD Samsat Batulicin, sebagaimana dikutip dari jurnalkalimantan.com, Rabu (18/08/2021)

Diakuinya, saat ini pendapatan yang diharapkan oleh Pemprov Kalsel masih belum dikatakan maksimal. Maka dari itu, pihaknya bersama mitra kerja Samsat terus melakukan sosialisasi agar kas daerah bisa tercapai sesuai ketetapan Pemda setempat.

“Apa yang dilakukan saat ini belum sesuai yang diharapkan. Namun, kami bersama Jasa Raharja dan kepolisian selalu menginformasikan baik melalui media cetak, online dan sosial media untuk memberitahukan terkait kebijakan keringanan 50 persen ini,” tegasnya.

Menanggapi itu, Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi menegaskan agar pelayanan di setiap Samsat di Kalimantan Selatan bisa lebih dipermudah lagi supaya kedepan pendapatan kas daerah tidak mengalami defisit.

“Diharapkan bisa terpenuhi, karena dari anggaran Pemprov Kalsel sangat jauh, artinya tren menurun. Sehingga, saat ini kita sangat membutuhkan sumber-sumber dari pajak tersebut,” ucapnya.

Politisi dari Partai Golkar Kalsel ini juga mengharapkan agar mitra kerja dapat terus saling bersinergi. Hal tersebut bertujuan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa terkejar secara maksimal.

“Jelas, bisa membantu memperbaiki perekonomian dan pembangunan bisa kembali dijalankan untuk masyarakat banua di Kalimantan Selatan,” pungkasnya.