26 Oktober 2021
UU HPP, Misbakhun: Upaya untuk Pemerintah bisa Mendapatkan Penerimaan Pajak yang Lebih Besar
  Nyoman Suardhika
  14 Oktober 2021
  • Share :
Credit Photo / Suara

Kabargolkar.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun terus memantau perkembangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Anggota Komisi XI DPR ini mengatakan, konsep di dalam UU HPP ini banyak perubahan-perubahan yang mendasar.

“Beberapa hal terutama mengenai bracket (lapisan layer pajak penghasilan), beberapa mengalami perubahan dari batas bawah yang tadinya Rp50 juta menjadi Rp60 juta. Kemudian ada bracket baru di lapisan penghasilan di atas Rp5 miliar yang terkena (pajak) 35 persen,” ujar Misbakhun saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (13/10/2021).

Sekjen DEPINAS SOKSI ini menjelaskan, pajak 35 persen bagi warga negara atau penduduk yang mempunyai penghasilan di atas Rp5 miliar ini adalah sebuah lapisan yang baru.

"Tentunya ini adalah upaya untuk pemerintah bisa mendapatkan penerimaan pajak yang lebih besar, karena di dalam beberapa hal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan di dalam deviden sudah tidak menjadi objek lagi," kata Misbakhun.

Misbakhun mengungkapkan, ada penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan seharusnya harus mencari sumber-sumber penerimaan baru sebagai pengganti penurunan beberapa tarif sektor itu.

“Tentunya ini kan juga harus diberikan kompensasi upaya menaikkan tax ratio. Ini harus digali potensi-potensi pajak yang baru,” jelas Misbakhun.

Sementara kalau dilihat dari asas keadilan di dalam sistem pajak itu, menurut Misbakhun sangat relatif.

“Kelompok penghasilannya yang di kelas bawah masih tetap mendapatkan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Bahkan, walaupun PTKPnya tetap, tapi bracketnya itu masuk di angka Rp60 juta,” beber Misbakhun.

“Ini tentunya juga memberikan keleluasaan kepada masyarakat yang di kelas bawah, sementara, mereka yang berpenghasilan di atas Rp5 miliar per tahun baru kita kenakan 35 persen,” sambungnya.

Lebih lanjut, kata Misbakhun, ini juga memperhatikan aspek keadilan yang menjadi isu utama di dalam dan di tengah-tengah masyarakat saat ini.

"isu ini juga menjadi perhatian DPR sehingga, ketika ada usulan mengenai bracket penghasilan diatas Rp 5 miliar ini dan kena 35 persen," tegas Misbakhun.

Tak sampai disitu, Misbakhun juga menjelaskan, pajak 35 persen ini akan menyasar kelompok-kelompok profesional yang selama ini bekerja sebagai seorang profesional dengan gaji sekitar Rp300 sampai Rp400 juta per bulan, kemudian dengan bonus insentif dan sebagainya mereka mempunyai penghasilan di atas Rp5 miliar.

“Dan tentunya ini adalah kelompok-kelompok yang memang kita harapkan sumbangsih dan kegotongroyongannya dalam upaya menaikkan penerimaan pajak kita,” tutup Misbakhun.

Komentar
Tulis Komentar
Kode Acak
Menyajikan berita terhangat dan terpercaya langsung melalui handphone anda
© 2020 Kabar Golkar. All Rights Reserved.