Kabargolkar.com - Ketua Komisi I DPR RI fraksi Golkar, Meutya Hafid, mengatakan bahwa Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) jika sudah menjadi Panglima TNI. Menurutnya, kapasitas prajurit TNI harus ditingkatkan.

"PR utama pada peningkatan SDM, kesejahteraan prajurit, profesionalitas prajurit dan peningkatan kapasitas prajurit TNI," kata Meutya kepada wartawan, Jumat (5/11/2021).

Meutya mengatakan, kekuatan pertahanan kita bukan hanya pada alutsista, tapi yang utama perlu ditingkatkan adalah SDM. Ia menilai Andika punya kapasitas untuk mengerjakan PR tersebut.

"Saya melihat Andika punya kapasitas itu serta sebagai Kasad menunjukan komitmen terhadap poin-poin di atas. Hal-hal ini agar diteruskan jika nanti beliau telah diberi persetujuan oleh DPR," tuturnya.

Politisi Partai Golkar tersebut mengatakan semua ancaman pertahanan pasti harus menjadi fokus. Kuncinya, kata dia, pada peningkatan kualitas SDM.

Lebih lanjut, Meutya berharap agar Andika jika sudah menjadi Panglima bisa dekat dengan rakyat. Selain itu juga bisa dekat semua kelompok.

"Dalam rangka menjaga profesionalitas TNI Andika kami ingatkan juga kepada Calon Panglima Andika, untuk menjadi Panglima TNI bagi semua kelompok, dekatkan TNI dengan rakyat, kesetiaan utama pada rakyat," tandasnya.

Presiden Jokowi akhirnya mengusulkan nama KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon panglima. Usulan itu disampaikan Jokowi emlalui surat presiden yang dikirimkam melalui Mensesneg Pratikno kepada DPR siang ini.

Ketua DPR Puan Maharani yang menerima surpres menegaskan bahwa Jokowi hanya mengusulkan satu nama sebagai calon tunggal Panglima TNI.

"Karena itu pada hari ini melalui Mensesneg. Presiden telah menyampaikan surpres mengenai usulan calon Panglima TNI kepada DPR atas nama Jenderal Andika Perkasa," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/11/2021).

Puan mengatakan selanjutnya DPR akan menindaklanjuti supres terkait pergantian Panglima TNI.

"Dengan demikian DPR RI akan menindaklanjuti usulan Panglima TNI yang baru setelah melalui rapim melalui salah satu AKD, yakni Komisi I DPR," ujar Puan. (suara.com)