Kabargolkar.com - Anggota Komisi III DPR RI, Supriansa mengajak rakyat Indonesia menolak politik uang. Bagi Supriansa, politik uang merusak tatanan demorkasi yang telah dibangun di Indonesia.

Tak hanya itu, Supriansa juga meminta Kepolisian Republik Indonesia dan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) mampu menjaga perhelatan pesta demokrasi pada 2024 mendatang dengan maksimal. Termasuk dengan menjaga agar tidak ada praktek-praktek politik uang (money politic) terjadi.

“Saya minta kepada kepolisian dan Gakkumdu pada umumnya, supaya jangan ada praktek-praktek money politic yang terjadi di daerah itu. Karena ini berbahaya dan bisa merusak sistem demokrasi kita,” kata Supriansa usai Rapat Kerja Komisi III dengan Kapolri yang diwakili Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Mohammad Fadil Imran, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Golkar ini meminta pihak berwajib untuk tidak ragu menindak adanya tindakan hukum yang melanggar penyelenggaraan Pemilu, termasuk adanya politik uang.

“Kalau ada yang seperti itu (tindakan money politic) jangan ragu kepada polisi, jaksa, dan Bawaslu melakukan tindakan hukum terhadap mereka yang melakukan money politic dalam rangka pemilihan legislatif,” ujarnya.

Untuk menjaga keamanan Pemilu 2024 dari money politic, Supriansa juga mengingatkan kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi jika menemukan kecurangan-kecurangan yang dapat mengancam keselamatan pesta demokrasi nantinya.

“Masyarakat harus memberikan dukungan penuh kepada Kepolisian. Bagaimana cara memberikan dukungan adalah memberikan informasi, jika ada hal-hal yang kira-kira bisa mengancam keselamatan-keselamatan pesta demokrasi ini,” terang politisi Golkar asal Dapil Sulawesi Selatan II ini.

“Yang pasti pesta demokrasi pada tahun 2024 ini harus berjalan dengan baik, dalam rangka melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang akan memimpin bangsa ini,” sambung Supriansa.