Jakarta - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji mengusulkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) selama satu hari dalam sepekan dilakukan secara selektif dan penuh pertimbangan. Diketahui sebelumnya, pemerintah berencana menerapkan WFH bagi karyawan untuk menghemat penggunaan energi. 

Sarmuji menilai bahwa kebijakan WFH perlu memperhitungkan peluang adanya gangguan terhadap produktivitas nasional dan pelayanan publik. “Potensi penurunan produktivitas dan pelayanan ada,” kata Sarmuji yang dikutip dari Tempo.co, Senin, (23/3/26).

Sekjend DPP Partai Golkar ini menyarankan agar kebijakan WFH tak dibebankan terhadap semua sektor. Ia juga mengusulkan agar pemerintah mengatur mobilisasi pegawai aparatur sipil negara (ASN) dan swasta. Menurutnya, jangan sampai saat WFH, para pegawai tetap bepergian menggunakan kendaraan pribadi yang menyedot pasokan BBM.

Diketahui bahwa, pemerintah berencana menerapkan kebijakan bekerja dari rumah setelah Lebaran. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan tersebut berlaku bagi ASN. Pemerintah juga mengimbau untuk perusahaan swasta.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan WFH hanya akan berlaku untuk sektor tertentu. Pemerintah masih mengkaji rencana pelaksanaan kebijakan tersebut.

Prasetyo menuturkan, sejumlah sektor vital, seperti pelayanan publik, industri, dan perdagangan, tetap harus berjalan normal. 

“Agar tidak disalahpahami, sektor pelayanan, industri, dan perdagangan kemungkinan tidak termasuk dalam kebijakan ini,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Sabtu, (21/3/26).