Atalia mengajak semua pihak, termasuk Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Haji, untuk tidak terburu-buru mengubur sistem antrean yang sudah berjalan. Wacana war ticket harus segera dihentikan jika kajian akademisnya belum tuntas dan belum melibatkan partisipasi publik secara luas.

"Ini bukan soal inovasi atau kuno. Ini soal melindungi 5,5 juta jemaah yang sedang dalam antrean panjang. Jangan karena kita ingin terlihat progresif, kita malah menelantarkan mereka," tutup Atalia.