Kabargolkar.com - Sebagai Propinsi Kepulauan, Pemda Maluku diminta serius menyiapkan tenaga kerja di sektor kelautan. Mulai tenaga kerja pelayaran, perikanan, pariwisata sampai pertambangan di laut. Pemda harus pro-aktif menggalang kerjasama dengan dunia usaha, seperti Kadin dan asosiasi lainnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Yahya Zaini, anggota DPR dari Partai Golkar dalam kesempatan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Maluku, Kamis 6/1/2020.
Yahya mendorong pemda mendirikan sekolah menengah dan politeknik pelayaran karena sangat diperlukan bagi kelancaran operasional pelayaran antar pulau di Maluku. Selama ini ASDP kurang melibatkan tenaga kerja lokal lantaran kurangnya pasokan dari daerah.
Menurut politisi senior Golkar tersebut banyak kapal-kapal tangkap yang beroperasi di perairan Maluku ABK nya berasal dari daerah lain. Hal ini sangat disayangkan, mengingat tingkat pengangguran di Maluku termasuk tertinggi di Indonesia.
Diperlukan kordinasi antara pemerintah pusat dengan pemda untuk mengatasi masalah tersebut. Semestinya untuk daerah-daerah kepulauan diperbanyak pendidikan dan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan.
Terkait dengan pendidikan pelayaran, ia akan menyampaikan kepada komisi terkait, dalam hal ini Komisi V (Perhubungan) dan Komisi X (Pendidikan).
Selanjutnya, Yahya juga menyesalkan tidak adanya jurusan kelautan dan perikanan dalam pendidikan vokasi di BLK Maluku. Ia akan mengusulkan kepada Kemenaker supaya di Maluku dibentuk BLK Maritim sesuai dengan karakteristik daerah tersebut.
Bahkan Maluku harus menjadi center of excelence pengembangan SDM kelautan dan perikanan, tutur anggota DPR dari Dapil Jawa Timur VIII tersebut.