kabargolkar.com - Politisi Partai Golkar yang juga anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun mengingatkan Menkeu (Menteri Keuangan) agar tidak menggunakan bantuan dari IMF dan World Bank dalam penanganan penyebaran virus Corona. Menurutnya pemerintah bisa menggunakan cara pembiayaan yang lain.

"Pemerintah masih mempunyai anggaran yang memadai dari sisa anggaran lebih, sisa lebih pembiayaan anggaran dan anggaran yang selama ini disisihkan oleh pemerintah sebagai dana abadi (endowment fund) untuk keperluan cadangan seperti dana Pendidikan di LPDP, dana pungutan bea ekspor sawit di BPDPKS, dana Lingkungan hidup di BPDLH, Dana Riset Perguruan Tinggi yang diinvestasikan di Surat Utang Negara, termasuk APBN untuk penyertaan modal negara yang selama ini dikelola oleh Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara," ujar Misbakhun.

Misbakhun menjelaskan bahwa dana yang dikelola oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) juga bisa digunakan untuk penanganan COVID 19. LPS adalah lembaga pemerintah yang menjamin semua tabungan masyarakat di bank. 

"Bahkan kalau perlu pemerintah bisa meminjam sebagian dana simpanan milik LPS yang mencapai lebih 150 triliun sebagai cadangan darurat oleh negara untuk keperluan mendadak karena uang tersebut tersedia dan sangat siap untuk dipinjam negara bila perlu karena posisi dananya memang tidak sedang digunakan," jelas Misbakhun.

Misbakhun mengungkapkan bahwa Bank Indonesia memiliki cadangan devisa yang cukup untuk membantu pemerintah.  

"Ada cadangan devisa Indonesia yang dikelola oleh Bank Indonesia sekitar 130 billion USD atau setara dengan lebih 2000 triliun rupiah bila kurs saat ini 16800 rupiah per dollar AS. Pemerintah cukup dengan menerbitkan open end Surat Utang Negara (SUN) yang khusus dibeli oleh Bank Sentral dan meminta Bank Indonesia membeli SUN tersebut dengan bunga dibawah 5% saja. Kalau pemerintah menerbitkan SUN senilai 20 billion USD akan setara dengan 336 triliun rupiah. Uang sebesar itu akan sangat cukup dan memadai untuk menanggulangi Covid19 di Indonesia tanpa harus menggunakan pinjaman dana IMF dan World Bank," terang Misbakhun.

Misbakhun menerangkan keuntungan pemerintah jika tidak meminjam dari IMF dan World Bank.

"Keuntungannya adalah sebagai negara, Indonesia pada tahap tidak bergantung IMF dan World Bank dan ini menjadi kunci kemandirian kita. Lalu tidak terjebak pada bantuan IMF dan World Bank yang sering mengikat pada kebijakan ekonomi dan politik Indonesia di masa depan. Selain itu, Bank Indonesia tidak sepenuhnya menggunakan cadangan devisa untuk operasi moneter menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, sehingga operasi moneternya lebih terimbang untuk hal lain lebih yang lebih urgent," tegas Misbakhun.

Misbakhun menyebutkan ongkos pembiayaan dari luar negeri pun akan mahal dan membuat utang tidak terkendali.

"Kebijakan seperti ini harus diambil karena kalau kita menerbitkan global bond di saat pasar global sedang terimbas COVID 19 maka imbal balik atau rate return SUN yang diterbitkan oleh Indonesia akan sangat mahal biayanya. Ini adalah kesempatan bagi fund manager asing untuk memeras institusi negara yang sedang membutuhkan uang disaat mereka butuh likuiditas dalam jangka pendek mengatasi kebutuhan belanja negara yang mendesak," tutup Misbakhun.