kabargolkar.com - Sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk terus kompak dan bersatu
dalam menghadapi situasi dunia yang penuh dengan ketidakpastian serta ekonomi global yang juga sulit diprediksi, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya mengoptimalkan kemampuan jajarannya untuk dapat merespons kondisi yang sedang terjadi di dunia. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan menyelenggarakan Kelas Eksekutif bagi para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I), para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon I), para Pejabat Administrator (Eselon III), dan para Pejabat Fungsional Ahli Madya.

”Sebagai bagian dari pemerintah, Kemenperin harus mampu merespons segala kondisi yang mungkin terjadi di masa depan. Kelas ini ditujukan kepada jajaran pimpinan Kemenperin yang wajib memiliki kemampuan dalam membaca data, menganalisis anomali, menginterpretasikan maksud, membuat kebijakan berbasis evidence, menyampaikan kepada pemangku kepentingan, melaksanakan tugas dengan cepat, dan mengevaluasi seluruh proses,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat membuka Kelas Eksekutif Future Leaders: Collaboration And Engagement In The Era Of Industrial Revolution yang dilaksanakan secara hybrid dari Jakarta, Selasa (11/10).

Menperin menyampaikan, setiap kebijakan yang disusun harus berdasarkan data, dapat dibuktikan dengan fakta, dan diselesaikan secara menyeluruh. Peran jajaran Kemenperin sangat vital untuk mewujudkan visi Indonesia masuk dalam lima besar ekonomi dunia dengan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar USD7 triliun, pendapatan perkapita sebesar Rp320 juta/tahun, dan tingkat kemiskinan mendekati 0 (nol) pada 2045, atau 100 tahun sejak Indonesia merdeka. Menurutnya, target besar ini harus dikawal, diawasi, dan dikelola secara baik. Bukan hanya mampu membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga mampu membuat masyarakat menikmati pelayanan dan menikmati hasil pembangunan.

Kemenperin memiliki target besar yang telah ditetapkan bersama, meliputi implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0 pada tujuh sektor industri prioritas, program substitusi impor hingga 35% pada 2022, dan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dengan potensi belanja barang dan modal dari pemerintah sekitar RP546,5 triliun. “Untuk itu, kita harus memiliki destination statement yang jelas dalam mencapai hal tersebut dan tidak bisa bekerja lagi menggunakan cara-cara seperti biasa,” tegas Agus.

Langkah tersebut menuntut perubahan pola kerja serta organisasi yang lebih cekatan, kolaboratif, dan tanpa sekat. Juga ditambah pengambilan keputusan yang harus cepat serta meninggalkan pola kepemimpinan gaya lama. Kondisi tersebut mutlak diperlukan untuk menjalankan program dan kebijakan untuk pengembangan sektor industri yang membutuhkan interkoneksi rantai pasok melalui ekosistem yang terhubung secara digital sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0.

“Di sini, kolaborasi antarpihak dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama dengan memaksimalkan konsep pentahelix yang melibatkan banyak peran. Sehingga jajaran Kemenperin harus dapat mewujudkan ekosistem industri manufaktur berupa sinergi pentahelix yang terdiri atas Pemerintah (Pusat dan Daerah), Industri (Kecil, Menengah, Besar), Rantai Pasok/Nilai Industri, Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset, serta Komunitas/Asosiasi/Profesional,” jelas Menperin.

Dalam kesempatan ini, Profesor Rhenald Kasali, Ph.D yang merupakan akademisi, praktisi bisnis, sekaligus pendiri Rumah Perubahan hadir sebagai pembicara