Pemerintah akan memberikan insentif, seperti deviden (laba) yang dibayarkan kepada pemegang saham, dan diinvestasikan kembali ke Indonesia, maka mereka (para pengusaha dan pemegang saham) bukan menjadi objek pajak.

Dengan begitu, para pemegang saham yang mendapat deviden akan menginvestasikan kembali objeknya. Ini juga menjawab kekhawatiran publik, bahwa keuntungan investor lari ke luar negeri. Sehingga, akan merugikan Indonesia karena dana tidak berputar lagi di Tanah Air.

Menurut DEPINAS SOKSI, insentif itu merupakan upaya besar dan fundamental dilakukan pemerintah untuk memperbaiki sistem investasi di Indonesia, yang secara langsung akan  dirasakan para investor. Dan kecenderungannya akan menginvestasikan kembali dan dikenakan pajak 0 persen.    

Apresiasi Pencetakan Kader Berkualitas Melalui Golkar Institute

DEPINAS SOKSI mengapresiasi terbentuknya Golkar Institute sebagai sekolah pemerintahan dan kebijakan publik yang melahirkan kader-kader berkualitas bagi Partai Golkar. Hal itu membuktikan bahwa Partai berlambang Pohon Beringin ini serius dalam misi mencetak para calon pemimpin politik yang transformatif, kompeten, inovatif dan berintegritas.

Konsep yang diberikan Golkar Institute dalam pembelajarannya terbilang matang, mulai kurikulum, silabus dan lain-lainnya. Bahkan diketahui, dalam merumuskan format yang ideal, Golkar Institute juga berdiskusi dengan Profesor Kishore Mahbubani dari Lee Kwan Yew School of Public Policy, Singapura.

DEPINAS SOKSI meyakinkan, dari Golkar Institute, akan lahir calon-calon pemimpin yang memiliki etos kerja yang tinggi, berdaya saing dalam mewujudkan good governance menuju Indonesia maju.

RUU TPKS Darurat untuk Segera Dibahas

Sebagaimana diketahui, aksi kekerasan seksual dalam setahun terakhir memang cukup mengernyitkan dahi kita. Para korban kerap berujung trauma mendalam, hingga enggan untuk melaporkan kasus tersebut.

Maka itu, DEPINAS SOKSI mengapresiasi DPR RI yang beberapa waktu lalu menggulirkan wacana pembentukan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Meski, sangat disayangkan RUU ini tidak menjadi agenda utama DPR pada masa penutupan sidang menjelang akhir tahun 2021.

DEPINAS SOKSI pun meminta Baleg menunda pengambilan keputusan RUU TPKS untuk menjadi usul inisiatif DPR. Karena RUU ini perlu menampung lebih banyak aspirasi masyarakat sebelum diambil keputusan.

DEPINAS SOKSI yang mewakili Fraksi Partai Golkar pun mengusulkan agar RUU TPKS dilanjutkan kembali pembahasannya pada Masa Sidang III tahun Sidang 2021-2022.

Agar kesempurnaan dalam konten RUU TPKS sehingga ketika RUU tersebut disahkan menjadi UU, tidak ada celah untuk dilakukan uji materi kembali.

Selain itu, DEPINAS SOKSI juga memandang masih ada substansi yang perlu didalami dalam RUU TPKS. Hukuman terhadap korporasi dengan pencabutan izin juga dikatakan berisiko tinggi.

Salah satu pasal terkait dengan hubungan seksual di luar nikah menuai kontroversi dari masyarakat. Sebab itu, hal tersebut juga perlu didiskusikan lebih jauh.

DEPINAS SOKSI mempertanyakan terkait pengesahan RUU TPKS yang kesannya dipaksakan pada akhir tahun ini.

Sebab, menurut pandangan kami, RUU TPKS akan jadi perdebatan panjang karena pemerintah juga belum tentu setuju terhadap norma-norma yang diatur dalam Undang-undang tersebut.

SOKSI Mendoromg Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital

DEPINAS SOKSI meminta Pemerintah Indonesia memanfaatkan peluang pemulihan ekonomi nasional pascapandemi COVID-19 dengan mengembangkan ekosistem ekonomi digital dengan mendorong infrastruktur konektivitas antar pulau yang kini sudah dilakukan.

Di mana diketahui, ekosistem ekonomi digital Indonesia telah terbangun dengan perdagangan online, layanan ride-sharing, distribusi media sosial, dan layanan keuangan.

Kami memprediksi, pada tahun 2022 ekosistem ekonomi digital akan membuka 26 juta lapangan pekerjaan