Selain itu, kata dia, pokok pikiran dari fraksinya juga tidak terlalu ditanggapi. Padahal pihaknya hanya ingin transparansi anggaran.

"Intinya kita dengan tegas menolak pengesahan RAPBD 2022 itu. Karena kita tidak ingin terseret jika memang ada penyelewangan anggaran di APBD 2022 baik Induk maupun perubahan," tegasnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Tabanan, I Gede Susila justru tak bisa dikonfirmasi mengenai penolakan dua fraksi terhadap pengesahan RAPBD 2022 ini. Ketika dihubungi lewat teleponnya, mantan Kadis Pendidikan Tabanan tak merespons.