Kabargolkar.com - Ketua DPP Partai Golkar Lamhot Sinaga mengatakan, pemerintah harus mampu mengendalikan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Jika tidak, menurut anggota Komisi VII DPR ini, beban anggaran subsidi energi bisa menggelembung hampir Rp 200 triliun pada 2022. 

Diketahui, polemik kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini terus menuai kritikan dari masyarakat disemua lapisan.

Terlebih, anggaran subsidi energi Rp 502 triliun dan akan menjadi Rp 698 triliun jika kuota BBM bersubsidi ditambah.

"APBN harus diselamatkan demi kepentingan bangsa," kata Lamhot dalam keterangan persnya, Selasa (6/9/2022).

Lamhot mengungkapkan, DPR RI tengah membahas beberapa skenario pengendalian subsidi.

Skenario itu termasuk pembatasan konsumen, penyesuaian harga, atau kombinasi keduanya. 

"Data yang diterima DPR, hanya 30 persen BBM bersubsidi dikonsumsi sepeda motor dan angkutan umum. Dengan demikian, subsidi BBM bisa dipangkas 70 persen jika hanya kedua jenis kendaraan itu boleh mengonsumsi," ujar Lamhot.

"Angkutan umum terdiri dari kendaraan berpelat kuning serta kendaraan untuk taksi dan ojek daring. Untuk kendaraan transportasi daring, mekanisme subsidinya berupa kupon pembelian BBM," tutup Lamhot.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Eksekutif Energi Watch Mamit Setiawan menegaskan, pemerintah mendapat momentum perombakan pola subsidi BBM dan energi secara keseluruhan. 

"Harus tahun ini, tahun depan sudah tahun politik. Tidak mungkin ada keputusan-keputusan terkait perubahan penting," ucap Mamit.

Selama ini subsidi kontraproduktif. Selain tidak tepat sasaran, subsidi juga menjadi mubazir. Sebab dalam kenyataannya subsidi BBM justru memperlebar jurang kaya dan miskin, karena penikmat terbesarnya adalah mereka yang masuk kategori orang menengah ke atas atau orang kaya

Selain itu, konsumsi BBM melonjak seiring peningkatan kemacetan di jalan. Artinya, subsidi malah terbakar di jalan. Hal lain yang disoroti Mamit adalah solar malah dikonsumsi kendaraan pengangkut hasil tambang dan kebun sawit.

Padahal, pertambangan dan perkebunan sawit dimiliki orang-orang kaya. "Tata ulang subsidi, harus direformasi," tutup Mamit.