sukses, Beliau juga mengusulkan perlunya optimalisasi teknologi dan peningkatan kapasitas Rumah Potong Hewan (RPH). Optimalisasi teknologi dibutuhkan dalam pengelolaan dan pengemasan daging untuk menjamin daya tahan dan mempermudah distribusi ke seluruh wilayah. Sedangkan peningkatan kapasitas RPH perlu keterlibatan swasta dan pemerintah  seperti BPJPH untuk jaminan kehalalan dan BPOM untuk pengawasan standara Kesehatan di daerah daerah klaster

"Kebijakan ini adalah manifestasi dari keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Dengan sinergi yang kuat antara Kemenhaj, Baznas, Kementan, dan Komisi VIII DPR RI, kita dapat mewujudkan tata kelola Dam haji yang syar'i, sejahtera, dan mandiri untuk tahun 2026 dan seterusnya. Mari kita jadikan Dam haji sebagai motor penggerak ekonomi mustahik dan peternak Indonesia," tutup Ibu Derta.