tenaga kerja asli Papua dan menjadikan Biak Numfor sebagai salah satu pusat industri perikanan terbesar di Indonesia timur. Dengan dukungan ribuan rumpon di perairan Papua, perusahaan tersebut menjadi pelopor industri perikanan tangkap dan pengalengan ikan di wilayah tersebut.

Robert juga mengungkap sejarah kejayaan industri perikanan Papua melalui keberadaan PT Usaha Mina di Sorong yang pada masanya mampu mengekspor tuna dan cakalang langsung ke Jepang.

“Dulu di Sorong ada Usaha Mina. Itu perusahaan negara yang ekspor tuna dan cakalang langsung ke Jepang. Setelah berubah menjadi Perikanan Nusantara lalu merger ke Perindo di bawah holding ID Food, akhirnya berhenti beroperasi. Padahal dermaganya siap, lokasinya sangat strategis dan potensinya besar,” katanya.

Ia menjelaskan, pada masa lalu PT Usaha Mina memiliki cabang di berbagai sentra perikanan nasional seperti Sorong, Bacan, Ternate, Fakfak, Ambon, Gorontalo, Luwuk hingga Makassar. Menurutnya, jejak pembangunan industri perikanan tersebut perlu dihidupkan kembali melalui sinergi antara KKP dan Kementerian BUMN.

Robert menilai kampung nelayan yang dibangun pemerintah nantinya dapat terhubung dengan fasilitas-fasilitas eks Usaha Mina sebagai pusat pengumpulan dan ekspor hasil tangkapan nelayan Papua.

Selain itu, ia juga menyinggung keberadaan PT West Irian Fisheries (WIF), perusahaan perikanan asal Jepang yang pernah menjadi penggerak utama ekonomi di Sorong sejak 1970-an. Pada masa kejayaannya, perusahaan tersebut mengekspor tuna dan udang serta menyerap ribuan tenaga kerja lokal. Namun operasional perusahaan berhenti setelah diberlakukannya kebijakan pembatasan kapal asing.

“Papua pernah punya industri perikanan besar lewat Jayanti, Usaha Mina, dan WIF. Itu bukti bahwa kalau dikelola serius, Papua bisa menjadi kekuatan besar industri perikanan nasional. Kampung Nelayan Merah Putih harus menjadi titik awal menghidupkan kembali kejayaan itu,” tegas Robert.

Saat ini, lanjutnya, industri pengolahan ikan berskala besar di Papua praktis hanya menyisakan PT Citra Raja Ampat Canning di Sorong, Papua Barat Daya. Kondisi tersebut dinilai berbanding terbalik dengan besarnya potensi sumber daya ikan yang dimiliki Papua.

Robert juga menyoroti lemahnya pengawasan di wilayah perairan terluar Papua yang dinilai rawan praktik illegal fishing. Ia bahkan mengungkap adanya kapal-kapal tanpa izin yang terdampar di Distrik Kepulauan Ayau, Raja Ampat, sebagai bukti maraknya aktivitas penangkapan ikan ilegal.

Menurutnya, keterbatasan armada patroli Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan membuat pengawasan di kawasan perbatasan Papua belum berjalan optimal. Oleh sebab itu, ia mendorong penempatan basis kapal pengawasan permanen di pulau-pulau terluar Papua yang terintegrasi dengan program KNMP.

“Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya soal peningkatan ekonomi nelayan, tetapi juga menjadi benteng pertahanan sumber daya kelautan. Masyarakat bisa ikut mengawal wilayahnya dari pencurian ikan, bersinergi dengan aparat pengawas KKP,” katanya.

Robert optimistis apabila pemerintah serius membangun KNMP di Raja Ampat, Teluk Wondama, serta Biak Numfor-Supiori, maka Papua dapat kembali menjadi pusat industri tuna nasional seperti pada masa kejayaan industri perikanan era Jayanti, Usaha Mina, dan WIF.

Optimisme tersebut sejalan dengan target Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berencana membangun lebih dari 1.000 KNMP pada 2026. Program tersebut dirancang sebagai ekosistem perikanan terintegrasi dari hulu hingga hilir guna memperkuat hilirisasi sektor perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Namun hingga kini, dari 65 lokasi KNMP yang telah dibangun di berbagai daerah Indonesia, belum ada