kabargolkar.com, JAKARTA - Komisi VI DPR RI baru-baru ini memutuskan pembentukan panitia kerja (panja) sebagai respon terhadap kasus skandal korupsi yang tengah terjadi di Jiwasraya.

Anggota komisi VI DPR Mukhtarudin mengatakan, alasan komisi VI membentuk panja ketimbang pansus karena ada skala prioritas yang mesti diselesaikan secara cepat.

"Pertama soal kerugian yang dialami para nasabah dan itu juga selaras dengan concern Presiden agar memberi perhatian penyelesaian soal nasabah," ujar Politisi Golkar itu di kompleks DPR Senayan Jakarta, Kamis (22/01/2020).

Disamping itu, lanjutnya, pertimbangan membentuk panja ketimbang pansus karena kasus Jiwasraya dari aspek penanganan hukumnya juga tengah ditangani aparat penegak hukum. "Proses hukum sudah berjalan (ditangani kejagung)," ungkapnya.

Ketiga, menurutnya, skenario-skenario penyelamatan sudah disampaikan pemerintah. "Ada keseriusan pemerintah dalam hal itu jadi tidak perlu saya kira dibentuk pansus," tandasnya.

Selain itu, menurutnya lagi, proses penyelesaian skandal Jiwasraya akan memakan waktu lama jika menggunakan pansus.

"Proses penyelesaian melalui pansus akan panjang. Kami yakin dengan panja juga akan angkat semua persoalan di Jiwasraya. Panja juga nantinya akan mendorong adanya penyehatan persereoan sehingga ada solusi lebih flexible. Sekali lagi kenapa kami gunakan panja, ya ini persoalan mesti cepat mendapat penanganan cepat ibaratnya Intensif Care Unit (ICU)," pungkasnya.

Seperti diketahui, seluruh fraksi yang ada di komisi VI minus fraksi partai Demokrat menyetujui pembentukan panja dalam menyikapi skandal korupsi yang terjadi di Jiwasraya. (*)

----------------

teropong